Jayapura (ANTARA) - Satgas Operasi Mantap Praja Cartenz II Wilayah Papua Selatan meminta seluruh masyarakat setempat agar selektif dalam menerima setiap informasi sebelum menyebarkan ke publik.
"Kami juga meminta masyarakat tidak mudah percaya berita hoaks, sebab informasi tersebut bisa membuat resah masyarakat, apalagi bercampur dengan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)," kata Ketua Satgas Humas Operasi Mantap Praja Cartenz II Wilayah Papua Selatan Kompol Nurjanah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jayapura, Minggu.
Menurut dia, pihaknya akan memberikan tindakan tegas dengan melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian bermuatan isu SARA sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian dapat ditindak secara hukum dan dipenjara," ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, kata Nurjanah, pihaknya telah memberikan arahan dan atensi kepada seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Mantap Praja Cartenz II Wilayah Papua Selatan agar lebih intensif dalam melaksanakan kegiatan patroli dan memberikan edukasi tentang antisipasi berita hoaks.
"Setiap hari kami memberi imbauan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berita yang belum jelas kebenarannya melalui media sosial," katanya lagi.
Dia mengatakan langkah yang kini dilakukan adalah memberikan edukasi dengan membuat konten, yakni antihoaks dan hate speech (ujaran kebencian) dan isu SARA ke berbagai elemen masyarakat melalui media sosial dan secara tatap muka.
"Langkah preventif ini sebagai upaya pencegahan dini berkembangnya berita hoaks, hate speech dan isu SARA yang diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan di Papua Selatan selama tahapan Pilkada 2024," ujarnya.
Pihaknya berharap partisipasi dari unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan peran seluruh elemen masyarakat bersama-sama bersinergi menyosialisasikan kepada keluarga untuk menolak berita hoaks demi pelaksanaan pilkada yang aman, damai dan bermartabat.
"Masyarakat harus bersatu melawan informasi hoaks guna mencegah perilaku intoleransi dan bersama-sama mewujudkan Papua Selatan yang aman dan kondusif," katanya.
