Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) setempat meminta pelaku usaha aktif mengupdate produk di e-katalog, untuk meningkatkan visibilitas, penjualan, dan kepercayaan pelanggan.
Kepala BPBJ Provinsi Papua Debora Solossa, di Jayapura, Selasa, mengatakan keterlibatan pelaku usaha di e-katalog ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga dapat tetap berjalan meskipun anggaran terbatas.
"Salah satu solusi kami dengan adanya pemangkasan ini melalui e-katalog," katanya lagi.
Menurut Debora, infrastruktur menjadi sektor paling terdampak, sementara sektor lain masih dapat berjalan dengan strategi pengadaan yang lebih terarah.
"Oleh sebab itu langkah ini penting agar dampak pemangkasan anggaran tidak semakin memperburuk kondisi ekonomi daerah," ujarnya lagi.
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pemberdayaan pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP).
"Namun kami menekankan skema pengadaan melalui e-katalog tetap menjadi peluang utama bagi pengusaha Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan memang idealnya, pelaku usaha OAP yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis harus terdaftar di e-katalog, dan pelaku usaha non-OAP juga bisa ikut serta selama kebijakan pengadaan memungkinkan.
"Dengan begitu sistem pengadaan barang dan jasa diharapkan lebih terukur dan terstruktur. Selain itu, program ini juga dapat memberikan dampak positif bagi sektor pertanian lokal jika bahan baku berasal dari petani Papua," ujarnya lagi.
