Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) meminta pemerintah kabupaten di provinsi tersebut untuk membentuk kampung adat di delapan daerah setempat guna mempertahankan dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal.
“Kami akan mendata jumlah kampung di delapan kabupaten di Papua Pegunungan dan akan mengklasifikasikan menjadi kampung adat dengan nilai-nilai kearifan yang dipertahankan terus-menerus,” katanya Plt. Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Disdukcapil dan PMK) Papua Pegunungan Amos Wandik, di Wamena, Kamis.
Amos Wandik pada acara serah terima jabatan Kepala Disdukcapil dan PMK Papua Pegunungan yang lama Margaretha Rumbekwan kepada dirinya, menyampaikan saat ini dalam menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol tentang adat, agama dan pemerintah, pihaknya mendorong pembentukan kampung adat di delapan kabupaten.
Menurut dia, dalam mengaktualisasikan program kerja yang sesuai dengan arah kebijakan daerah maka dibutuhkan peran dari empat bidang di Disdukcapil dan PMK Papua Pegunungan.
“Kami baru, sehingga untuk mewujudkan program kerja ini maka dibutuhkan peran nyata dari empat bidang pendukung di sini, serta bagaimana kolaborasi yang mereka bangun dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di delapan kabupaten,” ujarnya.
Dia menjelaskan selain kampung adat, pihaknya juga sedang menyusun program koperasi kampung atau desa pada delapan kabupaten di Papua Pegunungan.
“Kami sadar ini bukan persoalan yang kecil, namun sebesar apapun tantangan yang dihadapi akan coba dilalui dengan meningkatkan koordinasi, baik di dalam dinas ini maupun dengan OPD teknis di delapan kabupaten,” katanya.
Dia mengatakan program kerja ke depan pihaknya akan mendata secara pasti jumlah orang asli Papua di luar Papua Pegunungan ataupun orang asli di Papua Pegunungan.
“Data ini sangat penting supaya kami ingin mengetahui secara pasti berapa jumlah populasi masyarakat Papua yang hidup di Papua Pegunungan. Data ini sangat penting untuk keperluan bantuan sosial ataupun hal lainnya,” ujarnya.
Sementara itu Margaretha Rumbekwan mengatakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2025 baru diserahkan sehingga pimpinan yang baru dapat langsung melaksanakan program kerja sesuai apa yang telah tertuang di dalam DPA.
“Kami berharap program dan kegiatan 2025 salah satu koperasi kampung dapat berjalan lancar serta dapat dihadirkan di seluruh kampung delapan kabupaten di Papua Pegunungan,” katanya.
