Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua melakukan aksi 'jemput bola' ke kampung-kampung untuk memudahkan pelayanan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) kesehatan.
Bupati Jayapura Yunus Wonda di Sentani, Rabu, mengatakan masih banyak warga, terutama di wilayah terpencil, yang belum memiliki dokumen dasar seperti KTP, Kartu Keluarga (KK) hingga BPJS kesehatan. Hal ini dinilai berdampak pada akses terhadap layanan publik yang layak.
"Saya sudah minta supaya kita jangan tunggu masyarakat datang, tetapi justru pemerintah yang turun langsung ke kampung-kampung untuk layani pembuatan KTP, KK dan BPJS," katanya.
Menurut Yunus, pemerintah juga akan melakukan pendataan ulang seluruh penduduk mulai dari tingkat kampung untuk memastikan data yang dimiliki pemerintah benar-benar akurat dan terkini.
"Pembenahan data kependudukan menjadi bagian penting dari pelayanan dasar pemerintah, tanpa dokumen resmi masyarakat akan kesulitan mengakses bantuan sosial, pendidikan hingga layanan kesehatan," ujarnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Herald Berhitu menjelaskan, data kependudukan selama ini sepenuhnya menunjukkan kondisi rill di lapangan.
"Kami juga rutin melakukan aksi jemput bola untuk mengurus dokumen kependudukan masyarakat hingga ke kampung-kampung," katanya.
Dia menambahkan pihaknya menggelar pelayanan keliling ke distrik-distrik terjauh, termasuk kerja sama lintas sektor agar proses perekaman dan percetakan dokumen kependudukan dapat dilakukan di tempat.
"Kami menargetkan agar semua kampung terlayani secara administratif secara merata sebelum akhir 2025, sekaligus memperkuat data dasar untuk mendukung prioritas nasional maupun daerah," ujarnya.
