Jayapura (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua menyebutkan, penataan kelembagaan bagi kelompok nelayan menjadi kunci penting dalam mendorong pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) BI Papua, Dandung T Marsetyo, di Jayapura, Rabu mengatakan bahwa kelembagaan yang kuat tidak hanya akan memudahkan penyaluran bantuan pemerintah secara tepat sasaran, tetapi juga meningkatkan kapasitas usaha nelayan secara menyeluruh.
“Selama ini kami tidak hanya menyalurkan bantuan kepada kelompok nelayan di Biak seperti kapal, GPS, dan mesin tempel (Skitander), tetapi juga memberikan pelatihan penggunaannya,” katanya.
Menurut Dandung, untuk itu penataan kelembagaan ini menjadi sangat penting yang mana dimulai dari provinsi sehingga ke depan dapat di replikasi di wilayah kabupaten lainnya.
“Potensi sudah ada di depan mata. Jika kelembagaan ditata dengan baik, maka intervensi program, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, akan lebih mudah dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dengan adanya kelembagaan tersebut maka potensi perikanan tangkap di Provinsi Papua dapat lebih maksimal terutama pada komoditas unggulan seperti tongkol, cakalang, dan tuna (TCT).
"Kami Bank Indonesia juga telah melakukan kajian terhadap potensi perikanan tangkap di Papua, khususnya pada komoditas unggulan seperti TCT sehingga berdasarkan kajian tersebut diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan," katanya.
Dia menambahkan, meski sektor perikanan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, namun hingga kini pemanfaatanya dinilai belum optimal.
"Untuk itu, kami sangat mendorong Pemerintah Provinsi Papua beserta pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengambil langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara maksimal," ujarnya.
Dia menjelaskan, pihaknya melihat sektor ini sangat menjanjikan dan dapat menjadi sumber ekonomi baru yang berkelanjutan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
