Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida) bekerja sama dengan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) memperkuat kerja sama dengan menggelar pelatihan lanjutan sistem perlindungan anak dan konsultasi panduan perencanaan perlindungan khusus.
Kepala Bidang Sosial Budaya Baperida Provinsi Papua, Makmur Malino, di Jayapura, Selasa, mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak serta memperkuat kerja sama lintas sektor dalam pemenuhan hak-hak anak di Papua.
“Masalah anak perlu ditangani secara lintas sektor. Misalnya, anak terlantar perlu ditangani dari sisi sosial, sementara anak yang tidak sekolah harus mendapat perhatian dari sisi pendidikan," katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah menyusun kebijakan yang menjadikan perlindungan anak sebagai program prioritas.
"Oleh sebab itu kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Forum Anak, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Universitas Cenderawasih," ujarnya.
Dia menjelaskan sehingga kebijakan yang telah disusun berfokus pada indikator kesejahteraan anak agar semua generasi di Papua bisa mengakses pendidikan dan perlindungan secara merata.
Sementara itu, Staf Perlindungan Anak UNICEF Papua, Diana Andriani, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya fokus pada penyusunan kebijakan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama.
"Selain soal penganggaran, yang penting juga adalah keterlibatan anak itu sendiri. Anak-anak perlu diberi ruang untuk menjadi inspirasi dalam mencegah kekerasan terhadap sesama,” katanya.
Menurut Diana, anak-anak hidup tidak hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas sosial yang lebih luas.
"Oleh karena itu, pemanfaatan potensi dan kapasitas anak sebagai agen perubahan menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan kekerasan terhadap anak," ujarnya.
