Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan program-program prioritas pemerintah di Tanah Papua dirancang agar benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Selama mendampingi kunjungan kerja di Papua, kami melihat tuntutan utama masyarakat antara lain Papua cerdas, sehat, dan peningkatan ekonomi. Tiga hal ini menjadi fokus yang harus direspons secara nyata,” kata Yuliot di Jayapura, Rabu (17/9).
Menurut Yuliot, dalam kerangka mensukseskan Papua cerdas, pemerintah bakal perbaiki infrastruktur pendidikan serta sarana penunjang agar kualitas SDM Papua semakin meningkat.
"Sedangkan untuk Papua sehat, perbaikan fasilitas kesehatan, penambahan tenaga medis, serta pembenahan tata kelola layanan kesehatan menjadi perhatian," ujarnya
Dia menjelaskan, Kementerian ESDM juga akan terus melanjutkan program BBM satu harga sebagai solusi menekan biaya logistik yang masih tinggi di Papua.
Dengan kebijakan itu, harga bahan bakar di berbagai wilayah Papua diharapkan dapat disamakan sehingga beban masyarakat berkurang.
"Selain itu, akses terhadap air bersih menjadi salah satu isu mendesak, terutama di Papua Selatan, tingginya kandungan besi dan kapur pada air yang dikonsumsi warga berpengaruh terhadap kesehatan, bahkan memicu kasus gagal ginjal," katanya.
Dia menambahkan, oleh sebab itu pihaknya akan menurunkan tim teknis untuk memastikan akses air bersih bisa segera diperbaiki.
"Implementasi program prioritas akan terus dievaluasi dan jika ada izin usaha sektor energi yang tidak berjalan dan tidak memberi nilai tambah, kami siap mencabut dan mengganti dengan perusahaan yang mampu membuka lapangan kerja serta mendukung ekonomi daerah,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pihaknya berharap dengan arahan Wakil Presiden maka Papua dapat tumbuh lebih adil, sehat, dan sejahtera.
Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung telah melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bertempat Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Papua, Rabu (17/9).
