Kota Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 19 September mencapai Rp217,8 miliar atau 75,11 persen dari total target tahun 2025 sebesar Rp290 miliar.
"Hingga 19 September 2025 realisasi penerimaan sudah mencapai Rp217,8 miliar lebih itu artinya masih ada kekurangan sekitar Rp71 miliar yang harus dicapai dalam tiga bulan terakhir," kata Wali Kota Jayapura Abisai Rollo di Jayapura, Rabu.
Menurut Rollo, acara tatap muka bersama para wajib pajak dari sektor hotel, restoran dan tempat hiburan dinilai penting dan strategis karena menyangkut komitmen bersama dalam membangun Kota Jayapura melalui kontribusi pajak daerah.
"Pajak daerah khususnya dari sektor perhotelan, restoran dan hiburan menjadi salah satu sumber utama PAD yang menopang berbagai program pembangunan," ujarnya.
Dia menegaskan pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan fasilitas umum.
"Untuk itu kami terus berupaya melakukan inovasi termasuk penerapan sistem digitalisasi pajak agar pembayaran lebih transparan, cepat dan mudah," katanya lagi.
Dia menambahkan khusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura terutama di Bapenda agar pelayanan pajak dan pemungutan retribusi dilakukan sesuai aturan yang berlaku, transparan, serta bebas dari pungutan liar.
"Tidak boleh ada pungutan tidak resmi, tidak boleh memperlambat pelayanan dengan alasan apapun, dan tidak dibenarkan menerima pemberian dalam bentuk apapun dari wajib pajak saat proses pembayaran pajak," katanya lagi.
Pihaknya berharap momentum tatap muka ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama, membangun komitmen, dan mencari solusi terbaik dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta mendukung pertumbuhan ekonomi kota.
Pemerintah juga berkomitmen mempermudah perizinan dan pelayanan publik melalui sistem yang transparan, cepat dan efisien.
Selain itu, ruang dialog antara pemerintah dan pelaku usaha akan terus dibuka agar kebijakan yang diambil berpihak pada kemajuan bersama.
