Pemprov sebut amdal jadi rujukan utama pembangunan KIPP Papua Pegunungan

Kamis, 5 Februari 2026 14:54 WIB

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Pegunungan Lukas Kossay diwawancarai wawancara di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menyebut dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) menjadi rujukan utama dalam proses pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan.

Kajian amdal telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Pegunungan tahun 2025 dan saat ini proses awal pembangunan di KIPP sementara berlangsung di Kebun Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Pegunungan Lukas Kossay dalam keterangan di Wamena, Kamis, mengatakan kegiatan amdal bertujuan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan saran terkait dampak yang mungkin terjadi pada pembangunan Kantor Gubernur dan DPR Papua Pegunungan.

“Penyusunan amdal merupakan tahapan krusial untuk memastikan pembangunan KIPP berjalan dengan prinsip keberlanjutan, ramah lingkungan, serta berkeadilan sosial,” katanya.

Menurut dia, dokumen amdal bukan hanya syarat teknis, tetapi juga cerminan komitmen pemerintah agar pembangunan pusat pemerintahan tidak merusak lingkungan dan tetap berpihak pada masyarakat.

“Konsultasi publik menjadi forum penting untuk menyerap aspirasi, saran, maupun kritik dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat adat. Masukan dari forum ini akan menentukan kualitas Amdal sekaligus menjadi fondasi bagi pembangunan KIPP ke depan,” ujarnya.

Pembangunan KIPP Papua Pegunungan, kata dia, diharapkan tidak sekadar menghadirkan pusat pemerintahan yang megah, tetapi memberi manfaat nyata seperti membuka lapangan kerja bagi putra-putri daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menjaga kelestarian hutan dan ekosistem khas pegunungan.

“Kita harus memastikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tetap menjadi bagian dari pembangunan. Pusat pemerintahan di Gunung Susu harus memrepresentasikan Papua Pegunungan yang modern, tetapi tetap mengakar pada identitas budaya dan alam kita,” katanya.

Dengan dibukanya konsultasi publik ini, harapnya dapat merumuskan rekomendasi terbaik demi terwujudnya pembangunan KIPP Papua Pegunungan yang maju, lestari dan menyejahterakan masyarakat.