Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua meminta pemerintah pusat segera membangun pos lintas batas laut di wilayah Papua guna memperkuat pengawasan perbatasan sekaligus mencegah aktivitas ilegal.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana Wanggai, di Jayapura, Kamis, mengatakan saat ini pos lintas batas hanya tersedia di darat, sementara di laut belum ada.
"Kalau pos lintas batas laut tidak ada, berarti sama saja pemerintah melakukan pembiaran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan aktivitas ilegal di wilayah perbatasan," katanya.
Menurut Suzana, keberadaan pos lintas batas laut bersifat wajib, bukan sekadar pilihan, karena menjadi instrumen penting agar aktivitas masyarakat di perbatasan berjalan dalam pengawasan resmi pemerintah.
"Pos lintas batas laut tidak hanya menghadirkan aparat keamanan. Di dalamnya juga harus ada unsur bea cukai, imigrasi, dan karantina," ujarnya.
Di menjelaskan ancaman di perbatasan laut tidak bisa dipandang sebelah mata.
"Untuk itu, kasus-kasus tersebut sedang kita bicarakan di forum, sementara di laut orang bisa saja melakukan transaksi ilegal. Kami juga telah menyampaikan, aspirasi kepada Wakil Presiden Republik Indonesia saat melakukan kunjungan kerja ke Papua pada beberapa waktu lalu," katanya lagi.
Dia menambahkan untuk itu pihaknya berharap aga usulan ini segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.
"Jalur-jalur yang tidak resmi kami akan segera tutup sehingga pendataan menjadi lebih jelas," ujarnya lagi.
