Jayapura (ANTARA) - PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat (UIWP2B) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perkuat berkolaborasi bersama guna mempercepat pemerataan energi di wilayah setempat.
Plt. Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM RI, Eri Nurcahyanto dalam siaran pers di Jayapura, Kamis mengatakan, secara nasional kondisi sistem kelistrikan saat ini relatif stabil, termasuk di wilayah Papua Barat.
"Ketersediaan daya listrik di provinsi tersebut dalam keadaan cukup dan masih memiliki cadangan yang memadai," katanya.
Menurut Eri, sistem kelistrikan Papua Barat terbagi menjadi tiga sistem utama, yaitu Manokwari, Bintuni, dan Wasior, dengan total daya mampu sekitar 65 Megawatt (MW) dan beban puncak sebesar 44 MW.
"Dengan demikian, terdapat cadangan daya sekitar 21 MW dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN pemerintah telah menyiapkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 153 MW di Papua Barat," ujarnya.
Dia menjelaskan, sekitar 65 persen atau 100 MW di antaranya akan bersumber dari pembangkit gas, sementara 39 MW direncanakan berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung transisi energi bersih.
Sementara itu, Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Arsyadany Ghana Akmalaputri mengatakan, kesiapan PLN dalam memperkuat infrastruktur kelistrikan dan meningkatkan keandalan pasokan listrik di Papua Barat.
"PLN berkomitmen menghadirkan layanan listrik yang andal dan merata hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Sehingga momentum pertemuan ini menjadi wadah penting untuk berdialog, bertukar pandangan, dan memperkuat sinergi antara pemerintah, DPR, dan PLN," katanya.
Menurut Arsyadany, pihaknya meyakini bahwa listrik bukan sekadar penerangan, tetapi penggerak utama peningkatan taraf hidup, pendidikan, serta kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh pelosok Papua.
Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan, pihaknya memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi ketenagalistrikan di daerah.
"Kami ini juga ingin memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan publik di sektor energi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.
Sebelumnya, telah dilakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi digelar di Manokwari, Papua Barat, pada Senin (27/10).
