Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa program tatap muka bersama masyarakat bukan hanya menjadi ruang untuk keluhan warga saja tetapi juga sarana penting sebagai bahan evaluasi kebijakan publik ke depannya.
"Keterbukaan antara pemimpin dan masyarakat sangat diperlukan agar tidak tercipta jarak," kata Fakhiri usai menemui masyarakat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis (11/12).
Menurut Fakhiri, karena komunikasi dua arah akan membantu pemerintah memahami kebutuhan riil masyarakat serta memperbaiki pelayanan publik secara berkala.
“Kalau pemimpin menutup diri, itu justru menciptakan sekat. Saya berharap pola keterbukaan ini dilakukan oleh seluruh pimpinan daerah, kepala OPD, dan pejabat lainnya agar masyarakat merasa benar-benar dilayani,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa kegiatan tatap muka tersebut dilakukan setiap Selasa dan Kami di mana program tersebut telah berjalan dua minggu dan pihaknya mendapatkan respon positif.
"Saya juga menilai antusiasme masyarakat cukup tinggi, terbukti dari banyaknya warga yang hadir untuk menyampaikan aspirasi selama dua minggu ini," katanya.
Dia menambahkan memang sejumlah permintaan masyarakat membutuhkan tindak lanjut teknis dari instansi terkait. Karena itu, pada pertemuan berikutnya pihaknya akan menghadirkan kepala dinas atau pimpinan OPD untuk memberikan jawaban langsung di lokasi kegiatan.
"Sebagai contoh, dalam pertemuan sebelumnya warga meminta agar pimpinan PDAM hadir untuk menjelaskan persoalan layanan air bersih. Maka kami hadirkan agar langkah tersebut lebih cepat dan transparan," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya memang tidak dapat memenuhi seluruh permintaan warga, tetapi terus berupaya memberikan solusi terbaik sesuai kemampuan pemerintah.
"Dengan kondisi fisikal saat ini memang tidak bisa di akomodir semua permintaan masyarakat namun pemerintah dapat menilai mana yang mendesak dan layak untuk ditindaklanjuti," katanya.
