Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Distrik Waris, Kabupaten Keerom, dan Pos Lintas Batas Laut Negara (PLBLN) di Kota Jayapura pada Komisi II DPR RI.
"Pembangunan PLBN Waris dan PLBLN Jayapura sangat penting untuk memperkuat pelayanan lintas batas sekaligus meningkatkan pengawasan wilayah perbatasan darat maupun laut,” katanya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Perbatasan Negara Komisi II DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1).
Menurut Fakhiri, pembangunan kawasan perbatasan Papua tidak lagi diposisikan sebagai wilayah terluar yang tertinggal, melainkan sebagai beranda depan negara yang bernilai strategis dalam menjaga kedaulatan, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Arah pembangunan kawasan perbatasan harus bergeser dari pola inward looking menjadi outward looking, sehingga wilayah perbatasan mampu tumbuh sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, pusat interaksi lintas negara, dan simbol kehadiran negara," ujarnya.
Dia menjelaskan pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan agar wilayah perbatasan menjadi simpul pertumbuhan ekonomi dan pusat interaksi lintas negara.
"Pemerintah Provinsi Papua telah melaksanakan berbagai program koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan," katanya.
Dia menambahkan program tersebut antara lain pembangunan perumahan bagi masyarakat eks pelintas batas (repatrian), penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) Kabupaten Keerom, rapat koordinasi pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, serta kajian pengembangan potensi wilayah perbatasan termasuk rencana pembangunan pasar perbatasan.
"Di bidang penegasan dan pengamanan batas wilayah negara, pemerintah daerah juga melaksanakan sosialisasi aturan lintas batas darat dan laut, joint verification pelintas batas, serta pemeliharaan pilar batas RI–Papua Nugini," ujarnya.
Dia menjelaskan pada rapat tersebut juga pihaknya memaparkan sejumlah isu strategis kawasan perbatasan, antara lain kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan, keterisolasian dan ketertinggalan wilayah, persoalan hak ulayat dan batas negara, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta maraknya aktivitas lintas batas ilegal.
"Sebagai arah kebijakan ke depan, Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, penyediaan infrastruktur dasar seperti perumahan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar, penguatan keamanan dan identitas nasional, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas negara," katanya.
