BPJPH sebut 128 produk UMKM di Papua bersertifikat halal

Minggu, 26 April 2026 17:49 WIB

Ketua Halal Center Papua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Ika Putra Viratam, bersama Petugas Pendamping Halal Wardani saat membuka stand pada pelaksanaa Festival Sagu 2026 di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (25/4). ANTARA/Qadri Pratiwi

Jayapura (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Papua menyebutkan sebanyak 128 produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah setempat telah mengantongi sertifikat halal per April 2026.

Ketua Halal Center Papua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Ika Putra Viratam, di Jayapura, Sabtu, mengatakan untuk itu pihaknya kini terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait sertifikasi halal bagi UMKM di Papua.

“Untuk 2026 ini kami sudah terbitkan sekitar 128 sertifikat halal, sedangkan secara kumulatif sejak 2021 hingga 2026 mencapai sekitar 1.786 sertifikat,” katanya.

Menurut Ika, jika para pelaku UMKM di Papua melakukan sertifikasi halal makan bakal memberikan banyak manfaat di antaranya memperluas akses pasar hingga ke pusat perbelanjaan, hotel, serta peluang ekspor.

“Dengan sertifikat halal, pelaku usaha bisa naik kelas, dari yang sebelumnya hanya berjualan skala kecil menjadi bisa masuk ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pemerintah saat ini masih memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMKM hingga batas waktu Oktober 2026, sehingga pelaku usaha di Papua dapat memanfaatkan kesempatan tersebut.

“Ini kesempatan baik karena masih difasilitasi negara secara gratis. Jika terlewat, proses pengurusan bisa lebih panjang dan biaya ditanggung mandiri,” katanya lagi.

Dia menambahkan dari 128 jenis usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal di antaranya produk olahan pangan seperti keripik sagu, makanan olahan lainnya, serta usaha warung makan dan kedai.

"Kami bakal terus mengimbau kepada para pelaku usaha di Papua agar segera mendaftarkan produk makanan dan minuman untuk mendapatkan sertifikasi halal sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.