Jayapura, Papua (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meminta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Papua mengimplementasikan jaminan produk halal dengan melakukan pemisahan antara produk halal dan tidak.
Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) BPJPH Budi Setyo Hartoto di Jayapura, Papua, Selasa, mengatakan pemisahan produk ini penting dilakukan guna melindungi konsumen agar tidak salah dalam membeli.
"Untuk itu, peningkatan kepatuhan terkait regulasi sertifikasi halal sangat penting dilakukan oleh Aprindo Papua," katanya.
Menurut Budi, jaminan produk halal merupakan kebutuhan seluruh masyarakat karena menyangkut kesehatan, keamanan, dan kualitas produk.
"Untuk itu, dengan adanya sertifikasi halal diyakini mampu meningkatkan daya saing, terutama bagi pelaku UMKM," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu pihaknya sangat dorong pemanfaatan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi UMKM, yang juga didukung oleh pemda dan lembaga perbankan.
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi Papua Harris Manuputty mengatakan pelaku usaha ritel mendukung penuh regulasi jaminan produk halal.
"Kami sangat memberikan apresiasi atas sinergi instansi, termasuk BPJPH, BPOM, Kanwil Kemenag, akademisi, serta dinas teknis seperti Dinas Peternakan dan Perkebunan dalam melakukan pengawasan logistik dan penataan display agar tidak terjadi kontaminasi," katanya.
Menurut Harris, pihaknya mengakui biasanya sistem distribusi kadang mencampur produk halal dan nonhalal.
"Ke depan, hal ini akan menjadi perhatian bagi semua, namun untuk produk yang masuk memang memiliki tanda halal jika tidak maka tidak di terima," ujarnya.
Sebelumnya, telah dilakukan edukasi jaminan produk halal dan pengawasan produk yang mengandung porcin dan minuman olahan bagi Aprindo Papua, bertempat Kota Jayapura, Papua, Rabu (2/7/2025).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPJPH minta Aprindo Papua implementasi jaminan produk halal
