#MENTERI DALAM NEGERI

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua harus berpedoman pada prinsip 5T, yakni tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat ...

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, meminta Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) menjadi ruang lahirnya gagasan dan rekomendasi untuk merumuskan arah pembangunan Papua yang maju tanpa ...

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengatakan masih banyak Orang Asli Papua (OAP) yang tinggal di wilayah pedalaman, pegunungan, dan daerah terpencil belum tercatat dalam sistem administrasi ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengirim tim pendamping penyusunan rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) dan rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi) tentang pencegahan ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta seluruh kepala daerah di Papua mempercepat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus), untuk ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menekankan pentingnya sinkronisasi data orang asli Papua (OAP) antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas di daerah tersebut telah kondusif dan konflik antar suku telah ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyiapkan basis data Orang Asli Papua (OAP) guna mendukung penyusunan kebijakan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua secara lebih tepat sasaran. ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI mengharapkan setiap permasalahan yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan (Papeg) supaya dapat diselesaikan dengan cara baik. “Kalau ada masalah ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memfasilitasi penyelesaian konflik antar-suku yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Penyelesaian konflik ituditandai dengan pelepasan ...