#OTONOMI KHUSUS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pembangunan kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di empat daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua agar didukung oleh APBN. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakanpenguatan tata kelola pemerintahan masih menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi di Provinsi Papua, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, ...

Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua Pegunungan menganggarkan kurang lebih Rp2 miliar untuk mengontrak tenaga kesehatan pada tahun 2026 guna meningkatkan pelayanan kesehatan di delapan kabupaten. ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, mendorong penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pemberian bantuan peralatan usaha dan pendampingan secara berkelanjutan. ...

Kehadiran Community Gateway Stasiun Bumi Sedang (SBS) di wilayah Papua Pegunungan membangkitkan asa mempercepat pembangunan melalui jaringan telekomunikasi. Community Gateway SBS Wamena, Kabupaten ...

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) mendorong penguatan satu data di Tanah Papua khususnya Papua Pegunungan. Ketua KEPP OKP Veliv V Wanggai dalam keterangan ...

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus (Otsus) Papua Yanni menegaskan pembangunan di Papua memerlukan perspektif perempuan. "Perspektif perempuan tidak berarti ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat melepas 61 tenaga kesehatan (nakes) ke delapan kabupaten guna memperkuat dan mengoptimalkan pelayanan ...

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Komite Eksekutif Papua menyatakan fiber optik menjadi solusi meningkatkan kualitas jaringan di wilayah Papua Pegunungan (Papeg). ...