Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura, Papua memberikan penyuluhan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri ...
Pemerintah Provinsi Papua Tengah membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan Zona Integritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mencegah praktik ...
Wakil Gubernur Provinsi Papua Aryoko A.F. Rumaropen menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas ...
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj)Mochamad Irfan Yusuf meminta tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Papua terus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel, sebagai ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyatakan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua masih berada dalam kategori rentan korupsi, sehingga perlupenguatan ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakanpenguatan tata kelola pemerintahan masih menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi di Provinsi Papua, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, ...
Polres Jayapura di Kabupaten Jayapura, Papua memperkuat komitmen pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kapolres ...
Satuan Tugas atau Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah V mengharapkan pencegahan korupsi di wilayah Papua Pegunungan (Papeg) dapat lebih optimal. ...
Upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Papua terus menjadi perhatian berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah yang berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan bersih, ...