#TANAH ADAT

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) setempat menyalurkan beras 2 ton pada wargaterdampak banjir dan ...

Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan menyatakan seleksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jalur adat, baik provinsi maupunkabupaten harus melalui lembaga kultur orang asli Papua ...

Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim meminta prajurit khususnya yang bertugas dilingkungan Korem 172/PWY untuk menjauhi judi dan narkoba serta berbagai bentuk pelanggaran termasuk ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI melakukan pemantauan 60 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua yang diadukan selama periode 1 Januari-28 November 2025. Komisioner Pemantauan dan ...

Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap I Mamta, Agustinus Kres menyatakan pihaknya menolak adanya konflik menjelang 1 Desember 2025 yang dikaitkan dengan hari kemerdekaan ...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebutkan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah ulayat adat di Papua. "Hal ini ...

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) di Kampung Skouw Yambe, Kota Jayapura menjadi langkah ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyebut pentingnya perlindungan hak ulayat sebagai identitas dan martabat serta sumber kehidupan masyarakat hukum adat Papua. "Hak ulayat bukan sekadar ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua menyebut lahan seluas 16 hektare milik masyarakat adat Skouw Yambe, Distrik Muara Tamitelah memiliki status hukum yang sah. "Hari ini Pak ...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong penguatan kelembagaan adat untuk pendaftaran tanah ulayat di Papua. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di sela kegiatan ...