Biak (Antara Papua) - Dewan Adat Biak (DAB) Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, mendorong pemerintah mengangkat sebanyak 177 orang tenaga honorer daerah, yang belum terakomodasi dalam rekrutmen CPNS dari kalangan honorer di 2013.
"Dewan Adat Biak sangat prihatin dengan nasib ratusan tenaga honorer yang tidak terakomodasi dalam rekrutmen CPNS dari kalangan honorer beberapa waktu lalu, sehingga kami minta segera disikapi pemerintah," kata Koordinator Jaringan Pendidikan Demokrasi dan Hukum Dewan Adat Biak Marthen Mnumumes, di Biak, Sabtu.
Dari sebanyak 177 orang honorer yang belum terakomodasi menjadi CPNS itu, sebanyak 157 orang merupakan honorer kategori dua (K2), dan 20 orang merupakan honorer yang pernah mengikuti tes CPNS jalur pelamar umum.
Apalagi dari seratusan honorer K2 yang tidak lulus, menurut Marthen, dominasi dari kalangan putra asli daerah sehingga sangat bertentangan dengan UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
"Tim kerja Jaringan Pendidikan Demokrasi dan Hukum DAB sudah mendampingi kasus ini untuk diusut tuntas karena banyak ditemukan penyalagunaan kewenangan dan ketidakcocokan data," harap Marthen Mnumumes.
Marthen mengatakan, pemerintah daerah setempat patut memberi perhatian serius terhadap nasib para honorer itu, mengingat proses seleksi CPNS dari kalangan honorer K2 pada 2013 sarat masalah.
"Kasus pengangkatan honorer K2 beberapa waktu lalu sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri untuk ditindaklanjuti karena telah terjadi pelanggaran administrasi dan berindikasi KKN," ujar Marthen.
Menyinggung target penyelesaian kasus honorer K2, menurut Marthen, ia berharap seratusan tenaga honor yang tidak lulus supaya dapat diakomodir dalam pengusulan pengangkatan CPNS sehingga memberikan kesempatan bagi anak-anak putra daerah untuk mengabdi sebagai CPNS di lingkup Pemkab Biak.
"Jika tidak diakomodir maka para tenaga honorer K2 akan melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta keadilan di kantor Kejaksaan Negeri, Kantor BPKAD dan Kantor Bupati," katanya.
Sejauh ini, jumlah tenaga honorer K2 yang diangkat dan dinyatakan lulus pada September 2014 mencapai 700-an orang sementara yang tidak lulus mencapai 200-an orang. (*)
"Dewan Adat Biak sangat prihatin dengan nasib ratusan tenaga honorer yang tidak terakomodasi dalam rekrutmen CPNS dari kalangan honorer beberapa waktu lalu, sehingga kami minta segera disikapi pemerintah," kata Koordinator Jaringan Pendidikan Demokrasi dan Hukum Dewan Adat Biak Marthen Mnumumes, di Biak, Sabtu.
Dari sebanyak 177 orang honorer yang belum terakomodasi menjadi CPNS itu, sebanyak 157 orang merupakan honorer kategori dua (K2), dan 20 orang merupakan honorer yang pernah mengikuti tes CPNS jalur pelamar umum.
Apalagi dari seratusan honorer K2 yang tidak lulus, menurut Marthen, dominasi dari kalangan putra asli daerah sehingga sangat bertentangan dengan UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
"Tim kerja Jaringan Pendidikan Demokrasi dan Hukum DAB sudah mendampingi kasus ini untuk diusut tuntas karena banyak ditemukan penyalagunaan kewenangan dan ketidakcocokan data," harap Marthen Mnumumes.
Marthen mengatakan, pemerintah daerah setempat patut memberi perhatian serius terhadap nasib para honorer itu, mengingat proses seleksi CPNS dari kalangan honorer K2 pada 2013 sarat masalah.
"Kasus pengangkatan honorer K2 beberapa waktu lalu sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri untuk ditindaklanjuti karena telah terjadi pelanggaran administrasi dan berindikasi KKN," ujar Marthen.
Menyinggung target penyelesaian kasus honorer K2, menurut Marthen, ia berharap seratusan tenaga honor yang tidak lulus supaya dapat diakomodir dalam pengusulan pengangkatan CPNS sehingga memberikan kesempatan bagi anak-anak putra daerah untuk mengabdi sebagai CPNS di lingkup Pemkab Biak.
"Jika tidak diakomodir maka para tenaga honorer K2 akan melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta keadilan di kantor Kejaksaan Negeri, Kantor BPKAD dan Kantor Bupati," katanya.
Sejauh ini, jumlah tenaga honorer K2 yang diangkat dan dinyatakan lulus pada September 2014 mencapai 700-an orang sementara yang tidak lulus mencapai 200-an orang. (*)