Timika (Antara Papua) - Ketua Komisi A DPRD Mimika Allo Rafra mendukung penuh rencana pemkab setempat menggandeng perusahaan minyak lain di luar PT Pertamina untuk dapat menyediakan bahan bakar minyak (BBM) seperti premium dan solar di wilayah itu.
"Komisi B DPRD Mimika sudah berulang kali melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina agar bisa membangun depot di Timika, termasuk memasok kebutuhan avtur di Bandara Timika, tapi sampai saat ini tidak pernah ada realisasinya. Karena itu perlu ada upaya pemerintah daerah untuk mencari pemasok yang lain di luar Pertamina," kata Allo Rafra kepada Antara di Timika, Senin.
Ia mempertanyakan kelangkaan premium dan solar di Timika hingga saat ini di saat pemerintahan Presiden Joko Widodo merencanakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Jangan-jangan ada penimbunan. Tapi kasus kelangkaan BBM di Timika sudah sering terjadi. Mungkin karena selama ini kita terlalu bergantung pada Pertamina sehingga jika ada kendala suplai dari Ambon atau Tual maka pasti terjadi kelangkaan BBM di Timika," tutur mantan Penjabat Bupati Kabupaten Mappi dan Mimika itu.
Menurut dia, saat ini banyak perusahaan baik dalam maupun luar negeri yang bisa memasok BBM ke berbagai daerah seperti Shell, Petronas, Petrochina dan lainnya.
Pemkab Mimika disebut-sebut akan menjalin kerja sama dengan Petrochina untuk memasok solar dan avtur ke Timika.
"Mudah-mudahan rencana itu bisa terealisasi. Semuanya tergantung pemerintah daerah karena sesungguhnya kebutuhan BBM di Timika sangat tinggi, baik untuk transportasi darat, laut maupun untuk penerbangan," kata Allo Rafra.
Ia menilai selama ini PT Pertamina tidak sungguh-sungguh untuk membangun investasi di Timika.
Sebagai contoh, katanya, dalam penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Timika, Pertamina menggandeng PT Eissu Prima Usaha dengan masa kontrak selama puluhan tahun sampai 2025.
"Sangat aneh jika Pertamina tidak mau membangun depot sendiri di Timika tapi lebih memilih bekerja sama dengan pihak ketiga. Sementara kebutuhan BBM di Timika sangat tinggi. Apalagi Timika menjadi daerah penyangga untuk suplai BBM ke kabupaten pedalaman. Di pihak lain, justru Pertamina membangun depot di Kabupaten Kaimana yang kebutuhan BBM-nya masih jauh di bawah kebutuhan Kabupaten Mimika," jelas Allo Rafra.
Ia juga menilai rencana Pertamina untuk membangun Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) di Bandara Moses Kilangin Timika untuk menyediakan bahan bakar avtur bagi semua maskapai penerbangan di wilayah itu masih sebatas rencana yang sulit terealisasi dalam waktu dekat.
"Saya kira itu masih terlalu lama, meskipun pemerintah daerah sudah menyediakan lahan untuk dibangun DPPU oleh Pertamina. Kalau memang Pertamina tidak ada gerakan, sebaiknya pemerintah daerah segera mengundang investor lain untuk segera masuk ke Timika," desak politisi dari PDI-Perjuangan itu. (*)
"Komisi B DPRD Mimika sudah berulang kali melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina agar bisa membangun depot di Timika, termasuk memasok kebutuhan avtur di Bandara Timika, tapi sampai saat ini tidak pernah ada realisasinya. Karena itu perlu ada upaya pemerintah daerah untuk mencari pemasok yang lain di luar Pertamina," kata Allo Rafra kepada Antara di Timika, Senin.
Ia mempertanyakan kelangkaan premium dan solar di Timika hingga saat ini di saat pemerintahan Presiden Joko Widodo merencanakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Jangan-jangan ada penimbunan. Tapi kasus kelangkaan BBM di Timika sudah sering terjadi. Mungkin karena selama ini kita terlalu bergantung pada Pertamina sehingga jika ada kendala suplai dari Ambon atau Tual maka pasti terjadi kelangkaan BBM di Timika," tutur mantan Penjabat Bupati Kabupaten Mappi dan Mimika itu.
Menurut dia, saat ini banyak perusahaan baik dalam maupun luar negeri yang bisa memasok BBM ke berbagai daerah seperti Shell, Petronas, Petrochina dan lainnya.
Pemkab Mimika disebut-sebut akan menjalin kerja sama dengan Petrochina untuk memasok solar dan avtur ke Timika.
"Mudah-mudahan rencana itu bisa terealisasi. Semuanya tergantung pemerintah daerah karena sesungguhnya kebutuhan BBM di Timika sangat tinggi, baik untuk transportasi darat, laut maupun untuk penerbangan," kata Allo Rafra.
Ia menilai selama ini PT Pertamina tidak sungguh-sungguh untuk membangun investasi di Timika.
Sebagai contoh, katanya, dalam penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Timika, Pertamina menggandeng PT Eissu Prima Usaha dengan masa kontrak selama puluhan tahun sampai 2025.
"Sangat aneh jika Pertamina tidak mau membangun depot sendiri di Timika tapi lebih memilih bekerja sama dengan pihak ketiga. Sementara kebutuhan BBM di Timika sangat tinggi. Apalagi Timika menjadi daerah penyangga untuk suplai BBM ke kabupaten pedalaman. Di pihak lain, justru Pertamina membangun depot di Kabupaten Kaimana yang kebutuhan BBM-nya masih jauh di bawah kebutuhan Kabupaten Mimika," jelas Allo Rafra.
Ia juga menilai rencana Pertamina untuk membangun Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) di Bandara Moses Kilangin Timika untuk menyediakan bahan bakar avtur bagi semua maskapai penerbangan di wilayah itu masih sebatas rencana yang sulit terealisasi dalam waktu dekat.
"Saya kira itu masih terlalu lama, meskipun pemerintah daerah sudah menyediakan lahan untuk dibangun DPPU oleh Pertamina. Kalau memang Pertamina tidak ada gerakan, sebaiknya pemerintah daerah segera mengundang investor lain untuk segera masuk ke Timika," desak politisi dari PDI-Perjuangan itu. (*)