Jayapura (Antara Papua) - Sebanyak empat organisasi kepemudaan dan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi organisasi pemuda di Kota Jayapura, Senin sore, menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di gedung DPR Papua.
Empat organisasi kepemudaan atau OKP itu adalah GMKI, PMKRI, HMI dan KAMMI Papua serta BEM kampus Universitas Cenderawasih, memprotes kebijakan Pemerintah Baru, Presiden Jokowi-JK yang menaikkan harga BBM sehingga memberatkan masyarakat kecil terutama warga setempat.
Ratusan mahasiswa dan OKP itu juga membuka baju sebagai bentuk protes dan simbol bahwa kebijakan menaikkan harga BBM telah menegaskan bahwa rakyat Indonesia tambah miskin.
"DPR ganti DPR, bupati ganti bupati, gubernur ganti gubernur dan pemerintah ganti baru, tapi kondisi di Papua tetap sama saja," kata mahasiswa FISIP Uncen Septi Meidogda.
Ia menuding pemerintah baru yang dipimpin Jokowi-JK telah membunuh rakyat dengan kebijakannya menaikkan harga BBM yang berdampak luas hingga ke Papua.
"Kami sudah lelah terus meneriakkan kepentingan masyarakat, tapi suara kami selalu diabaikan," kata Meidogda.
Yoan A Wanbitman, rekan Meidogda juga mengatakan hal yang sama. "Naiknya BBM bersubsidi tidak sesuai dengan keinginan rakyat, padahal harga minyak dunia lagi turun tapi pemerintah tetap bersikukuh. Herannya pemerintah baru ini belum genap satu bulan, ini kebijakan yang spektakuler," katanya menyindir.
Dia juga mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang berpendapat bahwa harga BBM naik atau tidak, itu tidak berpengaruh di Papua, padahal pernyataan atau pendapat tersebut keliru.
"Kalau BBM naik maka kita di Papua yang paling menderita, semua barang, jasa dan apa saja pasti akan naik. Harusnya pemerintah memberantas mafia migas hingga ke pelosok daerah," kata Yoan.
Sementara, Ketua HMI Jayapura Nasrul mengatakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM agar subsidi untuk rakyat dan pembangunan bisa berjalan, tapi kenyataannya di lapangan orang menengah ke atas yang paling banyak menikmatinya, sementara rakyat kecil makin tersisih.
"Ini semua karena masih lemahnya pengawasan, pemerintah harus bertindak tegas," kata Nasrul.
Aksi demo damai itu, akhirnya diterima anggota DPR Papua Bobirus Jikwa dan menerima aspirasi ratusan mahasiswa dan OKP di Jayapura itu.
"Para pimpinan sementara DPR Papua dan semua anggota sedang di Jakarta membawa hasil pembahasan Tatib. Tapi saya menerima aspirasi adik-adik mahasiswa sekalin dan akan disampaikan," katanya.
Aksi ratusan mahasiswa dan OKP Jayapura yang berlangsung damai itu akhirnya membubarkan diri secara tertib. (*)
Empat organisasi kepemudaan atau OKP itu adalah GMKI, PMKRI, HMI dan KAMMI Papua serta BEM kampus Universitas Cenderawasih, memprotes kebijakan Pemerintah Baru, Presiden Jokowi-JK yang menaikkan harga BBM sehingga memberatkan masyarakat kecil terutama warga setempat.
Ratusan mahasiswa dan OKP itu juga membuka baju sebagai bentuk protes dan simbol bahwa kebijakan menaikkan harga BBM telah menegaskan bahwa rakyat Indonesia tambah miskin.
"DPR ganti DPR, bupati ganti bupati, gubernur ganti gubernur dan pemerintah ganti baru, tapi kondisi di Papua tetap sama saja," kata mahasiswa FISIP Uncen Septi Meidogda.
Ia menuding pemerintah baru yang dipimpin Jokowi-JK telah membunuh rakyat dengan kebijakannya menaikkan harga BBM yang berdampak luas hingga ke Papua.
"Kami sudah lelah terus meneriakkan kepentingan masyarakat, tapi suara kami selalu diabaikan," kata Meidogda.
Yoan A Wanbitman, rekan Meidogda juga mengatakan hal yang sama. "Naiknya BBM bersubsidi tidak sesuai dengan keinginan rakyat, padahal harga minyak dunia lagi turun tapi pemerintah tetap bersikukuh. Herannya pemerintah baru ini belum genap satu bulan, ini kebijakan yang spektakuler," katanya menyindir.
Dia juga mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang berpendapat bahwa harga BBM naik atau tidak, itu tidak berpengaruh di Papua, padahal pernyataan atau pendapat tersebut keliru.
"Kalau BBM naik maka kita di Papua yang paling menderita, semua barang, jasa dan apa saja pasti akan naik. Harusnya pemerintah memberantas mafia migas hingga ke pelosok daerah," kata Yoan.
Sementara, Ketua HMI Jayapura Nasrul mengatakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM agar subsidi untuk rakyat dan pembangunan bisa berjalan, tapi kenyataannya di lapangan orang menengah ke atas yang paling banyak menikmatinya, sementara rakyat kecil makin tersisih.
"Ini semua karena masih lemahnya pengawasan, pemerintah harus bertindak tegas," kata Nasrul.
Aksi demo damai itu, akhirnya diterima anggota DPR Papua Bobirus Jikwa dan menerima aspirasi ratusan mahasiswa dan OKP di Jayapura itu.
"Para pimpinan sementara DPR Papua dan semua anggota sedang di Jakarta membawa hasil pembahasan Tatib. Tapi saya menerima aspirasi adik-adik mahasiswa sekalin dan akan disampaikan," katanya.
Aksi ratusan mahasiswa dan OKP Jayapura yang berlangsung damai itu akhirnya membubarkan diri secara tertib. (*)