Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus mendorong semua pihak untuk meningkatkan komitmen pencegahan HIV/AIDS guna mewujudkan "Getting to Zero: Zero New Infections, Zero AIDS related deaths, and Zero Stigma also Discrimination".
Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Senin, mengatakan untuk mewujudkan komitmen tanpa infeksi baru, kematian, stigma dan diskriminasi karena AIDS, pihaknya mengimbau kepala daerah di wilayahnya untuk memberikan perhatian khusus.
"Perhatian dari para bupati dan walikota ini khususnya pada upaya-upaya pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS di masing-masing daerahnya serta khususnya pada usaha sirkumsisi pria dewasa secara sukarela," katanya.
Gubernur Lukas menjelaskan setiap pemerintah kabupaten dan kota perlu menyiapkan tenaga medis untuk dilatih, serta mengalokasikan dana untuk pembelian PrePex juga pelaksanaan sirkumsisi tersebut.
"Dengan cara ini, maka kita bisa lebih berhasil lagi menekan laju perkembangan HIV/AIDS di kabupaten dan kota masing-masing di Provinsi Papua," ujarnya.
Dia menuturkan pada 2013 telah diumumkan hasil studi STHP yang menunjukkan bahwa angka prevalensi HIV di Tanah Papua adalah sebesar 2,3 persen, jika dibandingkan pada 2006 angkanya mencapai 2,4 persen maka pemerintah telah mampu menahan laju perkembangan penyakit ini.
"Namun sesungguhnya, Papua masih berhadapan dengan ancaman yang tidak ringan karena kenyataannya jumlah penderita HIV/AIDS masih cenderung bertambah karena populasi penduduk juga bertambah," katanya lagi.
Dia menambahkan, oleh sebab itu Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang ditindaklanjuti dengan Renstra Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Papua harus dilaksanakan sejalan dengan visi gubernur yaitu Papua bangkit, mandiri dan sejahtera. (*)
Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Senin, mengatakan untuk mewujudkan komitmen tanpa infeksi baru, kematian, stigma dan diskriminasi karena AIDS, pihaknya mengimbau kepala daerah di wilayahnya untuk memberikan perhatian khusus.
"Perhatian dari para bupati dan walikota ini khususnya pada upaya-upaya pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS di masing-masing daerahnya serta khususnya pada usaha sirkumsisi pria dewasa secara sukarela," katanya.
Gubernur Lukas menjelaskan setiap pemerintah kabupaten dan kota perlu menyiapkan tenaga medis untuk dilatih, serta mengalokasikan dana untuk pembelian PrePex juga pelaksanaan sirkumsisi tersebut.
"Dengan cara ini, maka kita bisa lebih berhasil lagi menekan laju perkembangan HIV/AIDS di kabupaten dan kota masing-masing di Provinsi Papua," ujarnya.
Dia menuturkan pada 2013 telah diumumkan hasil studi STHP yang menunjukkan bahwa angka prevalensi HIV di Tanah Papua adalah sebesar 2,3 persen, jika dibandingkan pada 2006 angkanya mencapai 2,4 persen maka pemerintah telah mampu menahan laju perkembangan penyakit ini.
"Namun sesungguhnya, Papua masih berhadapan dengan ancaman yang tidak ringan karena kenyataannya jumlah penderita HIV/AIDS masih cenderung bertambah karena populasi penduduk juga bertambah," katanya lagi.
Dia menambahkan, oleh sebab itu Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang ditindaklanjuti dengan Renstra Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Papua harus dilaksanakan sejalan dengan visi gubernur yaitu Papua bangkit, mandiri dan sejahtera. (*)