Jayapura (Antara Papua) - Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua kini tengah berupaya mendorong terbentuknya penukaran mata uang resmi di wilayah perbatasan Indonesia - Papua Nugini yang ada di Skouw, Kota Jayapura.
Dijelaskan Kepala BI Perwakilan Papua Joko Supratiko di Jayapura, banyak aspek yang mempengaruhi sehingga hingga kini belum ada tempat penukaran uang di perbatasan.
Menurut dia, selama ini aspek keamanan menjadi momok menakutkan bagi para pelaku usaha, namun hal tersebut sudah bisa dihilangkan.
"Aspek keamanan menjadi salah satu pertimbangan, tapi kemarin dari hasil diskusi dengan BRI yang mempunyai teras di perbatasan, selama ini mereka mondar-mandir sudah tidak jadi masalah," ujar Joko.
Ia mengemukakan, hal tersulit yang menghambat agar rupiah digunakan dalam setiap transaksi di perbatasan adalah fakor kebiasaan masyarakat itu sendiri.
"Yang menjadi masalah utama adalah kebiasaan orang di sana bertransaksi menggunakan kina, karena yang belanja mayoritas orang Papua Nugini," katanya.
Joko menambahkan, sebenarnya sudah ada tempat penukaran mata uang di perbatasan, hanya belum ada yang memiliki lisensi.
"Di sana masih ada money changer yang belum berlisensi, itu yang menjadikan money changer yang authoriced berpikir untuk masuk ke sana, nanti kita upayakan supaya yang sekarang tidak memiliki izin bisa memiliki izin," ujar dia.
BI juga dikatakannya akan berusaha untuk mengarahkan setiap warga PNG yang memasuki wilayah Indonesia untuk segera menukarkan uang mereka ke rupiah.
"Kita harus lakukan secara pelan-pelan, yang harus diatur adalah setiap warga Papua Nugini yang masuk ke Indonesia harus menukarkan kinanya dulu ke money changer atau ke bank yang ada," katanya. ***1***
(T.KR-DHI/B/A029/A029) 27-01-2016 23:13:21
Dijelaskan Kepala BI Perwakilan Papua Joko Supratiko di Jayapura, banyak aspek yang mempengaruhi sehingga hingga kini belum ada tempat penukaran uang di perbatasan.
Menurut dia, selama ini aspek keamanan menjadi momok menakutkan bagi para pelaku usaha, namun hal tersebut sudah bisa dihilangkan.
"Aspek keamanan menjadi salah satu pertimbangan, tapi kemarin dari hasil diskusi dengan BRI yang mempunyai teras di perbatasan, selama ini mereka mondar-mandir sudah tidak jadi masalah," ujar Joko.
Ia mengemukakan, hal tersulit yang menghambat agar rupiah digunakan dalam setiap transaksi di perbatasan adalah fakor kebiasaan masyarakat itu sendiri.
"Yang menjadi masalah utama adalah kebiasaan orang di sana bertransaksi menggunakan kina, karena yang belanja mayoritas orang Papua Nugini," katanya.
Joko menambahkan, sebenarnya sudah ada tempat penukaran mata uang di perbatasan, hanya belum ada yang memiliki lisensi.
"Di sana masih ada money changer yang belum berlisensi, itu yang menjadikan money changer yang authoriced berpikir untuk masuk ke sana, nanti kita upayakan supaya yang sekarang tidak memiliki izin bisa memiliki izin," ujar dia.
BI juga dikatakannya akan berusaha untuk mengarahkan setiap warga PNG yang memasuki wilayah Indonesia untuk segera menukarkan uang mereka ke rupiah.
"Kita harus lakukan secara pelan-pelan, yang harus diatur adalah setiap warga Papua Nugini yang masuk ke Indonesia harus menukarkan kinanya dulu ke money changer atau ke bank yang ada," katanya. ***1***
(T.KR-DHI/B/A029/A029) 27-01-2016 23:13:21