Jayapura (Antara Papua) - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua meluncurkan Kampung Keluarga Berencana (KB) sebagai pengembangan dari Program Revolusi Mental yang diluncurkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kampung sasaran utama BKKBN Papua adalah di Waena Kampung, Distrik Heram, Abepura, Kota Jayapura, Jumat. Peluncuran dihadiri oleh Deputi Pengendalian Kependudukan BKKBN Nasional, DR Wendi Hartanto dan ketua penggerak PKK Provinsi Yulce Enembe.
Deputi Pengendalian Kependudukan BKKBN Nasional, DR Wendi Hartanto disela-sela peluncuran mengatakan, pembangunan Kampung KB karena revolusi mental menggunakan basis keluarga untuk pembangunan karakter bangsa.
Dia mengatakan, sebetulnya warga itu harus bukan top down tetapi warga harus memiliki inisiatif sendiri untuk memiliki dan menempatkan wilayahnya, meningkatkan keluarganya.
"Jadi warga bisa mengusulkan kepada pemerintah daerah. Contoh, ada permasalahan apa yang terjadi kampung tersebut dimana masih banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran, maka pemerintah daerah bisa memfasilitasi agar anak tersebut bisa mendapatkan akte kelahiran dengan mudah dan cepat," ujarnya.
Kampung Keluarga Berencana adalah salah satu inovasi strategis dalam upaya pelaksanaan kegiatan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
Baik interen BKKBN maupun lintas sektor di tingkat lapangan. Dengan demikian keberadaan kampung KB akan memberikan manfaat bagi dimanapun kampung KB tersebut berada.
"Tujuan lainnya yakni untuk meningkatkan peran pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait," ujarnya.
Melalui program tersebut, menurut dia, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, meningkatkan jumlah peserta Keluarga Berencana aktif modern, meningkatkan ketahanan keluarga melalui program bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL), dan pusat informasi dan konseling (PIK) remaja.
Sementara itu, Ketua Penggerak PKK Provinsi Papua, Yulce Enembe mengatakan dengan adanya Program Kampung KB tersebut pemerintah daerah juga harus diperhatikan agar pelayanan tersebut dapat berjalan dengan baik.
"Kalau boleh Kepala BKKBN Wilayah Papua lebih proaktif dengan para anggota PKK, juga anggota PKK harus melakukan sosialisasi yang baik dengan para ibu rumah tangga dalam menyukseskan generasi penerus Papua, karena suksesnya generasi penerus adalah datang dari keluarga," katanya.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Penggerak PKK Kota Jayapura, Cristin Luluporo. Cristin mengatakan, pihaknya juga sangat mendukung program pemerintah tersebut.
PKK Kota Jayapura siap bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Jayapura untuk menyukseskan program tersebut.
"Sebuah Negara dibilang sejahtera kalau masyarakatnya terutama keluarganya sejahtera. Kalau keluarga belum sejahtera maka kita belum bisa katakan Provinsi tersebut sejahtera. Oleh sebab itu, hal ini menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.(*)
Kampung sasaran utama BKKBN Papua adalah di Waena Kampung, Distrik Heram, Abepura, Kota Jayapura, Jumat. Peluncuran dihadiri oleh Deputi Pengendalian Kependudukan BKKBN Nasional, DR Wendi Hartanto dan ketua penggerak PKK Provinsi Yulce Enembe.
Deputi Pengendalian Kependudukan BKKBN Nasional, DR Wendi Hartanto disela-sela peluncuran mengatakan, pembangunan Kampung KB karena revolusi mental menggunakan basis keluarga untuk pembangunan karakter bangsa.
Dia mengatakan, sebetulnya warga itu harus bukan top down tetapi warga harus memiliki inisiatif sendiri untuk memiliki dan menempatkan wilayahnya, meningkatkan keluarganya.
"Jadi warga bisa mengusulkan kepada pemerintah daerah. Contoh, ada permasalahan apa yang terjadi kampung tersebut dimana masih banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran, maka pemerintah daerah bisa memfasilitasi agar anak tersebut bisa mendapatkan akte kelahiran dengan mudah dan cepat," ujarnya.
Kampung Keluarga Berencana adalah salah satu inovasi strategis dalam upaya pelaksanaan kegiatan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
Baik interen BKKBN maupun lintas sektor di tingkat lapangan. Dengan demikian keberadaan kampung KB akan memberikan manfaat bagi dimanapun kampung KB tersebut berada.
"Tujuan lainnya yakni untuk meningkatkan peran pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait," ujarnya.
Melalui program tersebut, menurut dia, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, meningkatkan jumlah peserta Keluarga Berencana aktif modern, meningkatkan ketahanan keluarga melalui program bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL), dan pusat informasi dan konseling (PIK) remaja.
Sementara itu, Ketua Penggerak PKK Provinsi Papua, Yulce Enembe mengatakan dengan adanya Program Kampung KB tersebut pemerintah daerah juga harus diperhatikan agar pelayanan tersebut dapat berjalan dengan baik.
"Kalau boleh Kepala BKKBN Wilayah Papua lebih proaktif dengan para anggota PKK, juga anggota PKK harus melakukan sosialisasi yang baik dengan para ibu rumah tangga dalam menyukseskan generasi penerus Papua, karena suksesnya generasi penerus adalah datang dari keluarga," katanya.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Penggerak PKK Kota Jayapura, Cristin Luluporo. Cristin mengatakan, pihaknya juga sangat mendukung program pemerintah tersebut.
PKK Kota Jayapura siap bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Jayapura untuk menyukseskan program tersebut.
"Sebuah Negara dibilang sejahtera kalau masyarakatnya terutama keluarganya sejahtera. Kalau keluarga belum sejahtera maka kita belum bisa katakan Provinsi tersebut sejahtera. Oleh sebab itu, hal ini menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.(*)