Jayapura (Antara Papua) - Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Provinsi Papua fokus mendorong peningkatan kompetensi para guru PAUD agar profesionalismenya sesuai dengan standar yang ditentukan.
"Kami mengikuti program pusat bahwa Himpaudi bersatu dalam aksi dan dedikasi untuk gerakan melatih guru-guru PAUD di Indonesia. Program ini di Papua akan dilakukan secara bertahap setelah kami melakukan pendataan," ujar Ketua Himpaudi Papua Siti Amanah, di Jayapura, Kamis.
Dia menjelaskan, dengan Musyawarah Wilayah (Muswil) Himpaudi Papua diharapkan bisa terbentuk kepengurusan baru yang mampu mengatasi permasalahan tersebut.
"Muswil adalah amanat bagian dari AD/ART dengan tujuan menyusun dan merumuskan program kerja dan memilih kepengurusan yang baru empat tahun ke depan," kata dia pula.
Menurutnya, tantangan ke depan yang dihadapi bersama adalah bagaimana peningkatan kualifikasi guru PAUD karena masih banyak yang berlatar belakang lulusan SMA bahkan ada yang hanya lulusan SD. Tapi harus diakui mereka punya kompetensi," ujar Siti pula.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar PAUD di Papua belum memiliki akreditasi, dan hal tersebut akan coba segera diatasi oleh pengurus Himpaudi.
"Kita bersama meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru-guru kita, dan meningkatkan layanan pada lembaga dan program PAUD. Sebanyak 915 lembaga PAUD, tapi yang terakreditasi baru 39. Ketertinggalan tadi akan kita kejar," katanya lagi.
Siti pun mengapresiasi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua yang dinilai telah berpihak kepada pengembangan PAUD.
"Dinas betul-betul memperhatikan dan merespons layanan PAUD itu sendiri dengan banyak program yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi guru maupun akreditasi," ujarnya lagi.
Wakil Ketua Pengurus Pusat Himpaudi Beti Nuraini memaparkan bahwa tantangan masih sangat besar karena masih banyak anak yang belum dapat masuk PAUD, dan masih banyak anak kekurangan gizi.
"Masih banyak anak menonton televisi lebih dari lima jam tanpa didampingi oleh orang tua. PAUD adalah gerbang emas untuk mengatasi masalah ini," kata dia.
Ia pun mengungkapkan bahwa hanya 23 persen guru PAUD di Indonesia yang jenjang pendidikannya S-1, karenanya diperlukan kebijakan program peningkatan kompetensi untuk mengatasi hal tersebut. (*)
"Kami mengikuti program pusat bahwa Himpaudi bersatu dalam aksi dan dedikasi untuk gerakan melatih guru-guru PAUD di Indonesia. Program ini di Papua akan dilakukan secara bertahap setelah kami melakukan pendataan," ujar Ketua Himpaudi Papua Siti Amanah, di Jayapura, Kamis.
Dia menjelaskan, dengan Musyawarah Wilayah (Muswil) Himpaudi Papua diharapkan bisa terbentuk kepengurusan baru yang mampu mengatasi permasalahan tersebut.
"Muswil adalah amanat bagian dari AD/ART dengan tujuan menyusun dan merumuskan program kerja dan memilih kepengurusan yang baru empat tahun ke depan," kata dia pula.
Menurutnya, tantangan ke depan yang dihadapi bersama adalah bagaimana peningkatan kualifikasi guru PAUD karena masih banyak yang berlatar belakang lulusan SMA bahkan ada yang hanya lulusan SD. Tapi harus diakui mereka punya kompetensi," ujar Siti pula.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar PAUD di Papua belum memiliki akreditasi, dan hal tersebut akan coba segera diatasi oleh pengurus Himpaudi.
"Kita bersama meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru-guru kita, dan meningkatkan layanan pada lembaga dan program PAUD. Sebanyak 915 lembaga PAUD, tapi yang terakreditasi baru 39. Ketertinggalan tadi akan kita kejar," katanya lagi.
Siti pun mengapresiasi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua yang dinilai telah berpihak kepada pengembangan PAUD.
"Dinas betul-betul memperhatikan dan merespons layanan PAUD itu sendiri dengan banyak program yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi guru maupun akreditasi," ujarnya lagi.
Wakil Ketua Pengurus Pusat Himpaudi Beti Nuraini memaparkan bahwa tantangan masih sangat besar karena masih banyak anak yang belum dapat masuk PAUD, dan masih banyak anak kekurangan gizi.
"Masih banyak anak menonton televisi lebih dari lima jam tanpa didampingi oleh orang tua. PAUD adalah gerbang emas untuk mengatasi masalah ini," kata dia.
Ia pun mengungkapkan bahwa hanya 23 persen guru PAUD di Indonesia yang jenjang pendidikannya S-1, karenanya diperlukan kebijakan program peningkatan kompetensi untuk mengatasi hal tersebut. (*)