Jayapura (Antara Papua) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementeri Hukum dan HAM Provinsi Papua Abner Banosro mengingatkan pentingnya sikap tegas dan tidak ragu-ragu dalam bertindak sebagai abdi negara.
"Jadi, saya sudah tegaskan kepada para pejabat yang baru dilantik tadi, agar melaksanakan tugas penuh tanggung jawab, bertindak cepat, lakukan perubahan dengan inovasi yang baik," kata Abner, di Jayapura, Rabu, ketika menanggapi pertanyaan wartawan tentang seringnya narapidana/tahanan kabur dari sejumlah lapas di Papua.
Sehari sebelumnya, ia melantik 20 orang pejabat di lingkungan Kanwil Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Papua
Abner mengakui pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian Hukum dan HAM, kini mendapat sorotan dari masyarakat khususnya tugas-tugas di bidang pemasyarakatan.
"Yang mana masih terjadi pengedaran narkoba, keributan antarnarapidana, narapidana lari, dan pengeluaran narapidana tanpa prosedur," katanya.
Di bidang keimgrasian, kata dia, menjadi perhatian juga yakni terkait pengawasan orang asing agar selalu diperhatukan sehubungan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Merubah paradigma lama di lembaga pemasyarakatan dan keimigrasian memang butuh waktu, tetapi dengan selalu memberikan atensi diharapkan bisa segera berubah dan bisa menghindari penyimpangan-penyimpangan," katanya.
Terkait pergantian Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Narkotika Doyo Baru di Kabupaten Jayapura, Abner mengaku jika hal itu lebih kepada tugas dan pengembangan karir, tidak terkait dengan larinya 16 narapidana pada Senin (16/5) pagi.
"Pergantian ini hal yang rutin. Kami di Kementrian Hukum dan HAM, ada yang promosi dan ada yang mutasi biasa, ini hal yang biasa," kata Abner Banosro. (*)
"Jadi, saya sudah tegaskan kepada para pejabat yang baru dilantik tadi, agar melaksanakan tugas penuh tanggung jawab, bertindak cepat, lakukan perubahan dengan inovasi yang baik," kata Abner, di Jayapura, Rabu, ketika menanggapi pertanyaan wartawan tentang seringnya narapidana/tahanan kabur dari sejumlah lapas di Papua.
Sehari sebelumnya, ia melantik 20 orang pejabat di lingkungan Kanwil Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Papua
Abner mengakui pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian Hukum dan HAM, kini mendapat sorotan dari masyarakat khususnya tugas-tugas di bidang pemasyarakatan.
"Yang mana masih terjadi pengedaran narkoba, keributan antarnarapidana, narapidana lari, dan pengeluaran narapidana tanpa prosedur," katanya.
Di bidang keimgrasian, kata dia, menjadi perhatian juga yakni terkait pengawasan orang asing agar selalu diperhatukan sehubungan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Merubah paradigma lama di lembaga pemasyarakatan dan keimigrasian memang butuh waktu, tetapi dengan selalu memberikan atensi diharapkan bisa segera berubah dan bisa menghindari penyimpangan-penyimpangan," katanya.
Terkait pergantian Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Narkotika Doyo Baru di Kabupaten Jayapura, Abner mengaku jika hal itu lebih kepada tugas dan pengembangan karir, tidak terkait dengan larinya 16 narapidana pada Senin (16/5) pagi.
"Pergantian ini hal yang rutin. Kami di Kementrian Hukum dan HAM, ada yang promosi dan ada yang mutasi biasa, ini hal yang biasa," kata Abner Banosro. (*)