Jayapura (Antara Papua) - Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) menggelar rapat guna membentuk tim survei pemanfaatan Kartu Papua Sehat (KPS) di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Papua dan beberapa rumah sakit mitra pemerintah setempat.
Rapat digelar Senin, yang dipimpin Direktur UP2KP Agustinus Raprap, dan dihadiri Ketua Harian UP2KP Esau Rumbiak, Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi UP2KP Gusti Masanraya.
Agustinus mengatakan, dari rapat itu akhirya dibentuk tiga kelompok survei rumah sakit di Kota Jayapura.
Ia menjelaskan, kelompok pertama dikoordinir oleh dr Setia yang akan melakukan survei pemanfaatan KPS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, dan dua rumah sakit swasta yang bermitra dengan Pemerintah Papua yakni Rumah Sakit Angkatan Laut dan Rumah Sakit Marthen Indei.
Selanjutnya, kelompok kedua dikoordinir oleh Alfonsa Wayap bertugas melakukan survei di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan rumah sakit Bhayangkara yang bermitra dengan pemerintah.
"Kemudian kelompok ketiga dikoordinir oleh Yoce Manuputy yang akan melakukan survei KPS di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Abepura dan RS Dian Harapan yang juga bermitra dengan Pemerintah Provinsi Papua," ujarnya.
Agustinus menuturkan, tim itu dibentuk untuk menindaklanjuti surat perintah dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosien yang berisi perintah kepada UP2KP untuk melakukan survei pemanfaatan di rumah sakit milik Pemerintah Papua.
Dalam surat itu juga memerintahkan UP2KP untuk melakukan survei di rumah sakit swasta yang bermitra dengan Pemerintah Papua untuk melayani pasien pengguna KPS dengan menggunakan dana otonomi khusus yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. (*)
Rapat digelar Senin, yang dipimpin Direktur UP2KP Agustinus Raprap, dan dihadiri Ketua Harian UP2KP Esau Rumbiak, Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi UP2KP Gusti Masanraya.
Agustinus mengatakan, dari rapat itu akhirya dibentuk tiga kelompok survei rumah sakit di Kota Jayapura.
Ia menjelaskan, kelompok pertama dikoordinir oleh dr Setia yang akan melakukan survei pemanfaatan KPS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, dan dua rumah sakit swasta yang bermitra dengan Pemerintah Papua yakni Rumah Sakit Angkatan Laut dan Rumah Sakit Marthen Indei.
Selanjutnya, kelompok kedua dikoordinir oleh Alfonsa Wayap bertugas melakukan survei di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan rumah sakit Bhayangkara yang bermitra dengan pemerintah.
"Kemudian kelompok ketiga dikoordinir oleh Yoce Manuputy yang akan melakukan survei KPS di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Abepura dan RS Dian Harapan yang juga bermitra dengan Pemerintah Provinsi Papua," ujarnya.
Agustinus menuturkan, tim itu dibentuk untuk menindaklanjuti surat perintah dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosien yang berisi perintah kepada UP2KP untuk melakukan survei pemanfaatan di rumah sakit milik Pemerintah Papua.
Dalam surat itu juga memerintahkan UP2KP untuk melakukan survei di rumah sakit swasta yang bermitra dengan Pemerintah Papua untuk melayani pasien pengguna KPS dengan menggunakan dana otonomi khusus yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. (*)