Jayapura (Antara Papua) - Tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) memantau dan mengevaluasi atau yang dikenal dengan sebutan monev (monitoring dan evaluasi) pemanfaatan dana Kartu Papua Sehat (KPS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, Selasa (27/9).
Monev pemanfataan KPS di RSUD Jayapura itu dipimpin langsung oleh Direktur UP2KP Agustinus Raprap.
Agustinus menyatakan monev itu akan dilakukan selama sepekan yakni 27-31 September 2016.
Monev yang dilakukan di seluruh rumah sakit daerah dan rumah sakit mitra di Kota Jayapura itu, bertujuan menghimpun data penggunaan dan penyerapan dana KPS selama tiga tahun pelaksanaan program KPS tersebut.
"Kita ingin 'input' data secara rinci tentang jumlah dana dan penyerapannya, juga klasifikasi pasien. Kita akan bandingkan hasilnya dengan Jamkespa tahun 2013 yang dijalankan dengan Pergub No 6 Tahun 2009," ujarnya.
Dia menjelaskan, tim turun ke RSUD Dok II Jayapura, RSUD Abepura, RS Jiwa Abepura dan empat rumah sakit mitra yakni RS Bhayangkara, RS Marthen Indey dan RS Angkatan Laut.
Menurut Agus, sudah tiga tahun program KPS berjalan di seluruh rumah sakit di Papua, sehingga diharapkan manajemen rumah sakit terutama para pengelola KPS bisa bekerja sama memberikan data kepada Tim Monev UP2KP.
Data yang dihimpun akan dikaji dan dievaluasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Papua.
"Pantauan kita dari hari ke hari pelayanan KPS makin baik. Bahkan ada juga rumah sakit mitra yang kelebihan pasien sehingga over dari pagu anggaran yang disiapkan. Kita akan sampaikan agar ini menjadi evaluasi bagi Dinas Kesehatan Provinsi Papua selaku penanggungjawab program KPS," ujarnya.
"Kita berharap pelayanan KPS ke depan harus lebih baik. Gubernur Papua Lukas Enembe sudah punya niat baik untuk menyelamatkan orang asli Papua. Karena itu program populis ini harus terus ditingkatkan," tambahnya. (*)
Monev pemanfataan KPS di RSUD Jayapura itu dipimpin langsung oleh Direktur UP2KP Agustinus Raprap.
Agustinus menyatakan monev itu akan dilakukan selama sepekan yakni 27-31 September 2016.
Monev yang dilakukan di seluruh rumah sakit daerah dan rumah sakit mitra di Kota Jayapura itu, bertujuan menghimpun data penggunaan dan penyerapan dana KPS selama tiga tahun pelaksanaan program KPS tersebut.
"Kita ingin 'input' data secara rinci tentang jumlah dana dan penyerapannya, juga klasifikasi pasien. Kita akan bandingkan hasilnya dengan Jamkespa tahun 2013 yang dijalankan dengan Pergub No 6 Tahun 2009," ujarnya.
Dia menjelaskan, tim turun ke RSUD Dok II Jayapura, RSUD Abepura, RS Jiwa Abepura dan empat rumah sakit mitra yakni RS Bhayangkara, RS Marthen Indey dan RS Angkatan Laut.
Menurut Agus, sudah tiga tahun program KPS berjalan di seluruh rumah sakit di Papua, sehingga diharapkan manajemen rumah sakit terutama para pengelola KPS bisa bekerja sama memberikan data kepada Tim Monev UP2KP.
Data yang dihimpun akan dikaji dan dievaluasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Papua.
"Pantauan kita dari hari ke hari pelayanan KPS makin baik. Bahkan ada juga rumah sakit mitra yang kelebihan pasien sehingga over dari pagu anggaran yang disiapkan. Kita akan sampaikan agar ini menjadi evaluasi bagi Dinas Kesehatan Provinsi Papua selaku penanggungjawab program KPS," ujarnya.
"Kita berharap pelayanan KPS ke depan harus lebih baik. Gubernur Papua Lukas Enembe sudah punya niat baik untuk menyelamatkan orang asli Papua. Karena itu program populis ini harus terus ditingkatkan," tambahnya. (*)