Jayapura (Antara Papua) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong Pemerintah Provinsi Papua untuk menyiapkan lahan guna mendukung masuknya investor berinvestasi di wilayah Bumi Cenderawasih.
Direktur kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Bappenas Sri Bagus Guritno, di Jayapura, Jumat, mengatakan masalah tanah menjadi pekerjaan rumah utama, bagi pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih.
"Oleh karena itu, kami berharap Provinsi Papua selaku PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama), harus lebih dulu memberi kepastian mengenai status tanah, sehingga pemerintah pusat ataupun investor tak ragu untuk melaksanakan pembangunan," katanya.
Sri Bagus menjelaskan intinya yang memiliki project dalam hal ini Pemprov Papua harus menyediakan lahan atau tanah terlebih dahulu sebagai tempat berdirinya satu infrastruktur.
"Kalau sudah ada kepastian mengenai status tanah, kami rasa investor pasti siap masuk sebab hanya itu masalah utama yang dihadapi di Papua ini," ujarnya.
Dia menuturkan sementara mengenai proyek pembangunan infrastruktur, pihaknya bersama tim ingin membuat satu kajian untuk konsep kerja sama antara pemerintah dan swasta, guna membangun sarana maupun infrasruktur PON di tanah ini.
"Nantinya konsultasi publik tersebut rencananya untuk melihat sejauh mana konsep pemerintah dengan kepentingan publik," katanya lagi.
Dia menambahkan pasalnya pihaknya ingin melihat apa yang perlu dimasukan di dalam konsep kerja sama itu sehingga jangan sampai nanti konsepnya sudah jadi, lalu ditawarkan ke pasar ternyata ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. (*)
Direktur kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Bappenas Sri Bagus Guritno, di Jayapura, Jumat, mengatakan masalah tanah menjadi pekerjaan rumah utama, bagi pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih.
"Oleh karena itu, kami berharap Provinsi Papua selaku PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama), harus lebih dulu memberi kepastian mengenai status tanah, sehingga pemerintah pusat ataupun investor tak ragu untuk melaksanakan pembangunan," katanya.
Sri Bagus menjelaskan intinya yang memiliki project dalam hal ini Pemprov Papua harus menyediakan lahan atau tanah terlebih dahulu sebagai tempat berdirinya satu infrastruktur.
"Kalau sudah ada kepastian mengenai status tanah, kami rasa investor pasti siap masuk sebab hanya itu masalah utama yang dihadapi di Papua ini," ujarnya.
Dia menuturkan sementara mengenai proyek pembangunan infrastruktur, pihaknya bersama tim ingin membuat satu kajian untuk konsep kerja sama antara pemerintah dan swasta, guna membangun sarana maupun infrasruktur PON di tanah ini.
"Nantinya konsultasi publik tersebut rencananya untuk melihat sejauh mana konsep pemerintah dengan kepentingan publik," katanya lagi.
Dia menambahkan pasalnya pihaknya ingin melihat apa yang perlu dimasukan di dalam konsep kerja sama itu sehingga jangan sampai nanti konsepnya sudah jadi, lalu ditawarkan ke pasar ternyata ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. (*)