Jayapura (Antara Papua) - Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Papua mendorong satuan kerja (satker) di daerah itu mempercepat penyerapan anggaran dengan memulai kegiatan pralelang proyek-proyek tahun 2017 pada akhir 2016 sehingga di awal 2017 sudah berjalan efektif.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Tiarta Sebayang di Jayapura, Kamis, mengatakan selain itu kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang tertunda karena penghematan di 2016 dilanjutkan di 2017 dengan pagu anggaran yang ada.
"Kami juga mengharapkan adanya peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja dengan sinergi dan koordinasi yang intensif antarjajaran pemerintah dan diperkuat dengan sistem berbasis teknologi informasi," katanya.
Menurut Tiarta, pihaknya juga meminta adanya peningkatan kualitas belanja dan perbaikan ketepatan alokasi belanja.
"Besarnya anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa 2017 untuk Provinsi Papua menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran sesuai semangat Nawa Cita," ujarnya.
Dia menyatakan pemerintah daerah harus menggunakan anggaran tersebut dengan patut dan tepat.
"Selain itu, alokasi belanja kementerian dan lembaga atau satker difokuskan untuk mendanai program prioritas pembangunan terutama infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas serta efektivitas program perlindungan sosial juga memperkuat pertahanan dan keamanan guna mendukung stabilitas," katanya lagi.
Dia menambahkan dalam APBN 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp2.080 triliun, di mana dari belanja tersebut dialokasikan untuk Provinsi Papua sebesar Rp56,85 triliun dengaan rincian DIPA kementerian dan lembaga atau satker sebesar Rp13,68 triliun dan DIPA transfer ke daerah serta Dana Desa sebesar Rp43,17 triliun. (*)
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Tiarta Sebayang di Jayapura, Kamis, mengatakan selain itu kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang tertunda karena penghematan di 2016 dilanjutkan di 2017 dengan pagu anggaran yang ada.
"Kami juga mengharapkan adanya peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja dengan sinergi dan koordinasi yang intensif antarjajaran pemerintah dan diperkuat dengan sistem berbasis teknologi informasi," katanya.
Menurut Tiarta, pihaknya juga meminta adanya peningkatan kualitas belanja dan perbaikan ketepatan alokasi belanja.
"Besarnya anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa 2017 untuk Provinsi Papua menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran sesuai semangat Nawa Cita," ujarnya.
Dia menyatakan pemerintah daerah harus menggunakan anggaran tersebut dengan patut dan tepat.
"Selain itu, alokasi belanja kementerian dan lembaga atau satker difokuskan untuk mendanai program prioritas pembangunan terutama infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas serta efektivitas program perlindungan sosial juga memperkuat pertahanan dan keamanan guna mendukung stabilitas," katanya lagi.
Dia menambahkan dalam APBN 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp2.080 triliun, di mana dari belanja tersebut dialokasikan untuk Provinsi Papua sebesar Rp56,85 triliun dengaan rincian DIPA kementerian dan lembaga atau satker sebesar Rp13,68 triliun dan DIPA transfer ke daerah serta Dana Desa sebesar Rp43,17 triliun. (*)