Jayapura (Antara Papua) - Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro (Lemasko) mengajak para pemuda di Provinsi Papua untuk mengawasi pembangunan yang sedang berjalan di daerah-daerah daripada membuat aksi-aksi yang bertentangan dengan pemerintah.
Ajakan itu disampaikan salah satu anggota dewan pendiri Lemasko Fransisco Don Bosco Poana saat berada di Kota Jayapura, Papua, Sabtu.
"Mengawasi pembangunan lebih penting daripada membuat aksi yang berseberangan. Masalah Papua sudah selesai saat Pepera 1969, sehingga sudah saatnya bangun dan bangkit untuk mengisi pembangunan," katanya.
Fransisco memberikan contoh aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia (FRI) Untuk West Papua di Jakarta pada awal Desember yang masih mempersoalkan keabsahaan Papua dengan meminta referendum.
"Aksi itu saya sebut kreasi seremonial tradisi kontemporer dari kelompok tertentu bukan atas nama orang Papua pada umumnya. Pada era Orde Baru tidak ada aspirasi seperti itu, baru di era reformasi sering aksi yang sama," katanya lagi.
Ia berkeyakinan, apa yang disampaikan oleh kelompok kreasi seremonial tradisi kontemporer itu lebih sebagai kritik, karena ke depan kelompok tersebut sudah pasti akan lebih fokus memberikan sumbangan dan masukan soal pembangunan di Papua.
Berkaitan tudingan bahwa Papua masih terbelakang dan rawan kekerasan, menurut Fransisco tidak benar, karena pemerintah pusat hingga pemerintah terbawah terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan.
"Tokoh-tokoh Papua dan generasi masa kini sedang giat melestarikan serta mengupayakan hak menentukan nasib sendiri dengan UU Otsus sebagaimana aturan di negara ini," katanya pula.
"Lihat saja orang Papua yang banyak mengisi posisi strategis, baik di TNI dan Polri, bahkan pejabat politik dan sipilnya saja orang pribumi yang tempati, ini merupakan contoh kongkret bahwa ada pembangunan," ujarnya pula.
Fransisco mengimbau kepada pihak-pihak yang masih berbeda pandangan agar bisa kembali ke Papua, ke kampung halaman untuk mengekspresikan kebebasan hak menentukan nasib sendiri melalui regulasi yang ada.
"Kita semua diberikan hak dan kesempatan yang sama, untuk beraspirasi, berekspresi sesuai dengan kemampuan dan profesi yang kita jalani. Papua butuh pemuda yang militan untuk mengawasi pembangunan agar kesejahteraan yang kita impikan tercapai," katanya lagi. (*)
Ajakan itu disampaikan salah satu anggota dewan pendiri Lemasko Fransisco Don Bosco Poana saat berada di Kota Jayapura, Papua, Sabtu.
"Mengawasi pembangunan lebih penting daripada membuat aksi yang berseberangan. Masalah Papua sudah selesai saat Pepera 1969, sehingga sudah saatnya bangun dan bangkit untuk mengisi pembangunan," katanya.
Fransisco memberikan contoh aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia (FRI) Untuk West Papua di Jakarta pada awal Desember yang masih mempersoalkan keabsahaan Papua dengan meminta referendum.
"Aksi itu saya sebut kreasi seremonial tradisi kontemporer dari kelompok tertentu bukan atas nama orang Papua pada umumnya. Pada era Orde Baru tidak ada aspirasi seperti itu, baru di era reformasi sering aksi yang sama," katanya lagi.
Ia berkeyakinan, apa yang disampaikan oleh kelompok kreasi seremonial tradisi kontemporer itu lebih sebagai kritik, karena ke depan kelompok tersebut sudah pasti akan lebih fokus memberikan sumbangan dan masukan soal pembangunan di Papua.
Berkaitan tudingan bahwa Papua masih terbelakang dan rawan kekerasan, menurut Fransisco tidak benar, karena pemerintah pusat hingga pemerintah terbawah terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan.
"Tokoh-tokoh Papua dan generasi masa kini sedang giat melestarikan serta mengupayakan hak menentukan nasib sendiri dengan UU Otsus sebagaimana aturan di negara ini," katanya pula.
"Lihat saja orang Papua yang banyak mengisi posisi strategis, baik di TNI dan Polri, bahkan pejabat politik dan sipilnya saja orang pribumi yang tempati, ini merupakan contoh kongkret bahwa ada pembangunan," ujarnya pula.
Fransisco mengimbau kepada pihak-pihak yang masih berbeda pandangan agar bisa kembali ke Papua, ke kampung halaman untuk mengekspresikan kebebasan hak menentukan nasib sendiri melalui regulasi yang ada.
"Kita semua diberikan hak dan kesempatan yang sama, untuk beraspirasi, berekspresi sesuai dengan kemampuan dan profesi yang kita jalani. Papua butuh pemuda yang militan untuk mengawasi pembangunan agar kesejahteraan yang kita impikan tercapai," katanya lagi. (*)