Jayapura (Antara Papua) - Para pemuda di Kabupaten Jayapura, Papua, meminta Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada dan KPU setempat segera menyikapi sejumlah dugaan kecurangan untuk pemenangan kandidat tertentu yang ditemui dan dilaporkan pascapencoblosan pada Rabu (15/2).

"Kami minta Panwas dan KPU Jayapura bisa bergerak cepat, segera menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan kecurangan pada saat pencoblosan lalu, jangan diam terkesan tidak bekerja," kata Ketua Pemuda Adat Papua, Decky Ovide, saat berada di Kota Jayapura, Selasa.

Dugaan kecurangan baik yang ditemui langsung oleh Panwas, Gakkumdu dan KPU Jayapura maupun laporan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1, 3 dan 5 pada Kamis (16/2) merupakan bukti nyata indikasi kecurangan pada pesta demokrasi yang berlangsung di Bumi Kenambay Umbay (nama lain Kabupaten Jayapura).

Sehingga, kata Decky, dugaan kecurangan tersebut telah memberikan pelajaran politik yang salah kepada anak cucu yang akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan.

"Kita semua tidak boleh diamkan hal ini, yang salah tetap salah, yang benar yah benar. Dugaan kecurangan sudah terbukti dengan adanya oknum anak salah satu kandidat yang melakukan politik uang yang sudah ramai di media massa dan jadi bahan perbincangan warga Jayapura," katanya.

Terkait dugaan kecurangan, kata Decky, adanya unggahan foto para kepala distrik bersama petahana, calon nomor urut 2, Mathius Awaitauw dengan menunjukan simbol angka dua pada akun Facebook (FB) seorang warga.

"Dalam akun FB milik Menase Jek, itu terlihat nyata bahwa para kepala distrik berposes bersama petahana, Mathius Awaitauw dengan menunjukkan simbol angka dua. Ini kan masih suasana pilkada, berarti para kepala distrik secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa mereka berpihak kepada petahana, yang seharusnya berdiri netral sebagai pembina politik paling bawah bagi masyarakat," katanya.

Unggahan foto tersebut, kata Decky, secepatnya harus segera disikapi oleh Panwas sebagai instrumen penyelenggara pilkada di Kabupaten Jayapura.

"Kami ingin sesuatu yang terbaik untuk Kabupaten Jayapura diawali dengan langkah yang baik juga, sehingga jalannya roda pemerintahan nanti lebih baik, ASN tidak boleh terlibat politik praktis. Dugaan ASN terlibat dalam pesta demokrasi semakin menguat dengan adanya foto unggahan di akun FB milik Menase Jek itu," katanya.

"Saya pikir Panwas bahkan KPU dan semua pasangan calon ini bukan orang baru dalm pertandingan, semnua mengetahui peraturan bermain, bahkan semua mengetahui pelanggaran apa yangt terjadi pada pertandingan kemarin. Jadi, saya kira Panwas dan KPU Kabupaten Jayapura harus segera tindaklanjuti temuan berupa foto para kepala distrik ini yang berjumlah 16 orang," tambah Decky.

Senada itu, Ricard Yoku, rekan Decky Ovide menilai bahwa sudah menjadi konsumsi publik bahwa pilkada di Bumi Kenambay Umbay penuh kecurangan, terbukti dengan adanya laporan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, 3 dan 5 kepada Panwas dan KPU Kabupaten Jayapura sehari setelah pencoblosan.

"Ini even nasional tapi penuh dengan kecurangan, Panwas harus segera bekerja, mengambil keputusan agar bisa melahirkan pemimpin yang amanah. Kalau lambat maka proses demokrasi di Jayapura semakin kearah yang tidak jelas. Apa lagi muncul foto 16 kepala distrik yang berpose bersama petahana Mathius Awaitauw, ini pelanggaran pilkada, harus di proses," kata Ricard yang juga Ketua Partai Indonesia Kerja (PIKA) Kabupaten Jayapura.

Sementara itu, Ketua Panwas Kabupaten Jayapura Ronald Manoach mengatakan bahwa pihaknya terus bekerja secara profesional, terbukti ada PSU di Kampung Simporo.

"Kami tetap bekerja, itu kan ada PSU di Simporo, bahkan kasus operasi tangkap tangan dugaan permainan uang politik masih berproses di Gakkumdu," katanya.

"Panwas berharap agar semua temuan laporan dugaan kecurangan pilkada segera dilaporkan agar segera kami proses, apapun itu, laporkan. Kami butuh bukti otentik," katanya lewat telepon seluler. (*)

Pewarta : Pewarta: Alfian Rumagit
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024