Sentani (Antara Papua) - Seribuan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Kabupaten Jayapura berencana menggelar aksi demo di halaman kantor Panwas setempat pada Kamis (23/2), guna mendorong agar sejumlah dugaan kecurangan selama Pilkada segera di proses.
Koordinator aksi demo, Samuel Ibo di Sentani, Kabupaten Jayapua, Rabu, mengatakan seribuan warga itu akan berkumpul di lapangan Theys Eluay yang selanjutnya berjalan kaki menuju kantor Panwas yang terletak di Hawai Sentani.
"Kami menuntut kepada Panwas agar menindaklanjuti kasus operasi tangkap tangan politik uang yang dilakukan oleh anak calon wakil bupati pasangan nomor urut 1, Giri Wijayantoro," katanya.
Selain pelanggaran dugaan politik uang, kata dia, para pendemo juga akan meminta kepada Panwas untuk menindaklanjuti Fom C1 dan C6 dalam bentuk salinan yang diigunakan pada saat pencoblosan pada 15 Februari 2017.
"Termasuk meminta agar 1.000 orang lebih KPPS siluman yang tersebar di 233 TPS diproses hukum karena bekerja tanpa SK KPU," katanya.
Samuel menegaskan bahwa Kabupaten Jayapura harus dipimpin oleh pemimpin yang jujur, adil dan mengayomi serta paham demokrasi bukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji seperti melibatkan para kepala distrik dan kepala kampung untuk memuluskan kemenangan.
Sementara itu, Sekretaris Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Peduli kabupaten Jayapura, Aris Kreutha, mengatakan aksi demo damai tersebut melibatkan seribuan warga yang ada di Sentani dan sekitarnya.
"Aksi ini juga untuk meminta KPU agar menunda pleno rekapitulasi karena ada banyak kecurangan pilkada," katanya. (*)
Koordinator aksi demo, Samuel Ibo di Sentani, Kabupaten Jayapua, Rabu, mengatakan seribuan warga itu akan berkumpul di lapangan Theys Eluay yang selanjutnya berjalan kaki menuju kantor Panwas yang terletak di Hawai Sentani.
"Kami menuntut kepada Panwas agar menindaklanjuti kasus operasi tangkap tangan politik uang yang dilakukan oleh anak calon wakil bupati pasangan nomor urut 1, Giri Wijayantoro," katanya.
Selain pelanggaran dugaan politik uang, kata dia, para pendemo juga akan meminta kepada Panwas untuk menindaklanjuti Fom C1 dan C6 dalam bentuk salinan yang diigunakan pada saat pencoblosan pada 15 Februari 2017.
"Termasuk meminta agar 1.000 orang lebih KPPS siluman yang tersebar di 233 TPS diproses hukum karena bekerja tanpa SK KPU," katanya.
Samuel menegaskan bahwa Kabupaten Jayapura harus dipimpin oleh pemimpin yang jujur, adil dan mengayomi serta paham demokrasi bukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji seperti melibatkan para kepala distrik dan kepala kampung untuk memuluskan kemenangan.
Sementara itu, Sekretaris Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Peduli kabupaten Jayapura, Aris Kreutha, mengatakan aksi demo damai tersebut melibatkan seribuan warga yang ada di Sentani dan sekitarnya.
"Aksi ini juga untuk meminta KPU agar menunda pleno rekapitulasi karena ada banyak kecurangan pilkada," katanya. (*)