Jayapura (Antara Papua) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura Lidia Maria Mokay mengemukakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) pilkada juga berpeluang terjadi di ratusan TPS di Distrik Kaureh dan Namblong, karena penyelenggara tingkat bawah diduga bermasalah.
"Untuk dua distrik, yakni Kaureh dan Namblong, kami sudah bacakan hasilnya pada pleno 24 Februari lalu, tapi dalam faktanya yang terjadi, kami melihat ada dugaan semua TPS dan penyelenggaranya (PPD, PPS dan KPPS) itu bermasalah, dan dua ditsrik ini yang tidak sempat diselidiki oleh Panwas," kata Lidia Mokay di Jayapura, Papua, Selasa.
"Jadi, yang belum diselidiki oleh Panwas di dua distrik itu adalah keabsahan KPPS dan surat C1-nya belum dicros cek, dan sya juga takut setelah PSU jalan dan mereka (pasangan calon) gugat lagi, ini jadi masalah baru. Jadi hal ini pasti berpeluang besar sekali dilakukan PSU," sambungnya.
Terkait hal ini, kata Lidia, telah disampaikan juga kepada KPU dan Bawaslu Pusat ketika ke Jakarta pada Kamis pekan kemarin.
"Ini yang saya bicara dengan pusat, bahwa 2 distrik yang kami bacakan itu Panwas belum klarifikasi antara C1 dan KPPS-nya sesuai SK. Ini kami harus tanya ke Panwas lagi. Karena dari pada PSU baru digugat ulang, mendingan sekalian dilaksanakan," katanya.
Untuk itu, Lidia menyampaikan segera berkoodinasi dengan KPU dan Bawaslu Papua untuk mencari solusi dan juga mengkomunikasikan hal ini kepada Panwas Kabupaten Jayapura agar mendapat tanggapan seperti apa.
"Nanti, kami koordinasi dengan provinsi lagi solusinya seperti apa. Intinya KPU tidak bisa utak-atik dua distrik yang sudah dibacakan, itu ranahnya Panwas, kalau ada rekomendasi kami laksanakan," katanya.
"Jadi, saya pikir dua distrik ini harus dilihat kembali, dicek baik-baik lagi oleh Panwas, jangan sampai PSU jalan, baru ini diungkit dan dipersoalkan mending sekalian," lanjutnya.
Lidia juga mengemukakan bahwa ada foto yang beredar di dunia maya, yang berisi penyelenggara, kepala distrik dan personil pengamanan yang sedang membawa logistik usai pencoblosan, berposes dengan menunjukkan simbol angka dua.
"Di duga foto dari Distrik Namblongn, foto yang beredar ada anggota PPD lengkap, babinsa dan polisi yang ikut pengamanan, lalu kepala distrik, setelah coblos dan angkat logistik ke KPU mereka foto baru angkat jari dua, itukan temuan," katanya.
Sebelumnya, pada rapat pleno di Hotel Sentani Indah, Kabupaten Jayapura, pada 24 Februari 2017, Panwas setempat merekomendasikan digelar PSU di 236 TPS yang tersebar di 17 distrik. (*)
"Untuk dua distrik, yakni Kaureh dan Namblong, kami sudah bacakan hasilnya pada pleno 24 Februari lalu, tapi dalam faktanya yang terjadi, kami melihat ada dugaan semua TPS dan penyelenggaranya (PPD, PPS dan KPPS) itu bermasalah, dan dua ditsrik ini yang tidak sempat diselidiki oleh Panwas," kata Lidia Mokay di Jayapura, Papua, Selasa.
"Jadi, yang belum diselidiki oleh Panwas di dua distrik itu adalah keabsahan KPPS dan surat C1-nya belum dicros cek, dan sya juga takut setelah PSU jalan dan mereka (pasangan calon) gugat lagi, ini jadi masalah baru. Jadi hal ini pasti berpeluang besar sekali dilakukan PSU," sambungnya.
Terkait hal ini, kata Lidia, telah disampaikan juga kepada KPU dan Bawaslu Pusat ketika ke Jakarta pada Kamis pekan kemarin.
"Ini yang saya bicara dengan pusat, bahwa 2 distrik yang kami bacakan itu Panwas belum klarifikasi antara C1 dan KPPS-nya sesuai SK. Ini kami harus tanya ke Panwas lagi. Karena dari pada PSU baru digugat ulang, mendingan sekalian dilaksanakan," katanya.
Untuk itu, Lidia menyampaikan segera berkoodinasi dengan KPU dan Bawaslu Papua untuk mencari solusi dan juga mengkomunikasikan hal ini kepada Panwas Kabupaten Jayapura agar mendapat tanggapan seperti apa.
"Nanti, kami koordinasi dengan provinsi lagi solusinya seperti apa. Intinya KPU tidak bisa utak-atik dua distrik yang sudah dibacakan, itu ranahnya Panwas, kalau ada rekomendasi kami laksanakan," katanya.
"Jadi, saya pikir dua distrik ini harus dilihat kembali, dicek baik-baik lagi oleh Panwas, jangan sampai PSU jalan, baru ini diungkit dan dipersoalkan mending sekalian," lanjutnya.
Lidia juga mengemukakan bahwa ada foto yang beredar di dunia maya, yang berisi penyelenggara, kepala distrik dan personil pengamanan yang sedang membawa logistik usai pencoblosan, berposes dengan menunjukkan simbol angka dua.
"Di duga foto dari Distrik Namblongn, foto yang beredar ada anggota PPD lengkap, babinsa dan polisi yang ikut pengamanan, lalu kepala distrik, setelah coblos dan angkat logistik ke KPU mereka foto baru angkat jari dua, itukan temuan," katanya.
Sebelumnya, pada rapat pleno di Hotel Sentani Indah, Kabupaten Jayapura, pada 24 Februari 2017, Panwas setempat merekomendasikan digelar PSU di 236 TPS yang tersebar di 17 distrik. (*)