Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta Dinas Kehutanan (Dishut) setempat untuk meningkatkan potensi penerimaan dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Jumat, mengatakan jika potensi HHBK dikelola dan diolah secara baik maka dapat mendatangkan pendapatan yang besar.
"Berdasarkan kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua, jika benar-benar dikelola dari hulu sampai hilir dapat menghasilkan Rp200 triliun setiap tahun tanpa merusak hutan," katanya.
Menurut Elia, jelas pendapatan dari pengelolaan HHBK ini lebih besar dari besaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang hanya Rp5 triliun.
"Namun pengelolaan HHBK ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan harus didalami lagi," ujarnya.
Dia menjelaskan pasalnya persoalan yang muncul berasal dari regulasi-regulasi yang harus dikoordinasikan dengan pusat lebih baik lagi.
"Sumber daya alam Papua sungguh luar biasa, jangankan Rp200 triliun, hanya Rp20-50 triliun saja sudah dapat membangun infrastruktur dengan lebih mantap lagi," katanya lagi.
Dia menambahkan ke depan dinas kehutanan, pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan serta peternakan perlu duduk bersama untuk memberi landasan yang kokoh bagi RPJMD lima tahun berikutnya. (*)
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Jumat, mengatakan jika potensi HHBK dikelola dan diolah secara baik maka dapat mendatangkan pendapatan yang besar.
"Berdasarkan kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua, jika benar-benar dikelola dari hulu sampai hilir dapat menghasilkan Rp200 triliun setiap tahun tanpa merusak hutan," katanya.
Menurut Elia, jelas pendapatan dari pengelolaan HHBK ini lebih besar dari besaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang hanya Rp5 triliun.
"Namun pengelolaan HHBK ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan harus didalami lagi," ujarnya.
Dia menjelaskan pasalnya persoalan yang muncul berasal dari regulasi-regulasi yang harus dikoordinasikan dengan pusat lebih baik lagi.
"Sumber daya alam Papua sungguh luar biasa, jangankan Rp200 triliun, hanya Rp20-50 triliun saja sudah dapat membangun infrastruktur dengan lebih mantap lagi," katanya lagi.
Dia menambahkan ke depan dinas kehutanan, pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan serta peternakan perlu duduk bersama untuk memberi landasan yang kokoh bagi RPJMD lima tahun berikutnya. (*)