Timika (Antara Papua) - Tim peneliti Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB) tengah menganalisis percepatan industri perikanan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam mendukung percepatan industri perikanan nasional.
Untuk kepentingan analisis tersebut, FPIK-IPB bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kemudian menggelar diskusi (FGD) di Timika, Ibu Kota Kabupaten Mimika, Kamis.
Diskusi itu bertujuan memperoleh informasi lebih mendalam tentang industri perikanan Mimika, yang juga melibatkan para pemangku kepentingan seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Mimika, Dishubkominfo Mimika, Balai Karantina Ikan, TNI AL dan beberapa pihak terkait lainnya.
Ketua Tim analis IPB, Tri Wijinurani mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan kontribusi akademis kepada rencana aksi penyusunan strategi, dan upaya-upaya percepatan industri perikanan nasional yang dilakukan oleh KKP melalui analisis `ecologis economic` dan `value chain`.
Sementara itu, yang menjadi fokus dalam diskusi tersebut adalah industri perikanan tangkap, industri pengolahan ikan, pemasaran, sosial-ekonomi nelayan dan kesiapan Dinas Kelautan dan Perikanan Mimika.
Kepala DKP Mimika Eddy Santoso pada kesempatan yang sama mengatakan informasi dan hasil analisis yang dilakukan akan lebih terfokus pada pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mana Mimika juga sebagai salah satu daerah terpilih dari 19 daerah lain di Indonesia.
Ia juga mengatakan secara umum SKPT yang berlokasi di area Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), Pomako, Timika sudah berjalan sejak 2015 dan didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai.
"Kita sudah punya dermaga yang dapat disadari oleh kapal-kapal penangkap ikan berkapasitas besar, tempat penampungan ikan, dan beberapa fasilitas lain yang sudah berjalan baik," ujarnya.
Selain itu, kata Eddy, ada beberapa hal lain yang perlu dilakukan DKP Mimika bersama dengan KKP antara lain menambah kapasitas tempat penampungan ikan, penambahan daya listrik di lokasi PPI dan pemberdayaan SDM nelayan lokal.
Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang juga mengharapkan hasil analisis yang dilakukan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. (*)
Untuk kepentingan analisis tersebut, FPIK-IPB bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kemudian menggelar diskusi (FGD) di Timika, Ibu Kota Kabupaten Mimika, Kamis.
Diskusi itu bertujuan memperoleh informasi lebih mendalam tentang industri perikanan Mimika, yang juga melibatkan para pemangku kepentingan seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Mimika, Dishubkominfo Mimika, Balai Karantina Ikan, TNI AL dan beberapa pihak terkait lainnya.
Ketua Tim analis IPB, Tri Wijinurani mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan kontribusi akademis kepada rencana aksi penyusunan strategi, dan upaya-upaya percepatan industri perikanan nasional yang dilakukan oleh KKP melalui analisis `ecologis economic` dan `value chain`.
Sementara itu, yang menjadi fokus dalam diskusi tersebut adalah industri perikanan tangkap, industri pengolahan ikan, pemasaran, sosial-ekonomi nelayan dan kesiapan Dinas Kelautan dan Perikanan Mimika.
Kepala DKP Mimika Eddy Santoso pada kesempatan yang sama mengatakan informasi dan hasil analisis yang dilakukan akan lebih terfokus pada pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mana Mimika juga sebagai salah satu daerah terpilih dari 19 daerah lain di Indonesia.
Ia juga mengatakan secara umum SKPT yang berlokasi di area Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), Pomako, Timika sudah berjalan sejak 2015 dan didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai.
"Kita sudah punya dermaga yang dapat disadari oleh kapal-kapal penangkap ikan berkapasitas besar, tempat penampungan ikan, dan beberapa fasilitas lain yang sudah berjalan baik," ujarnya.
Selain itu, kata Eddy, ada beberapa hal lain yang perlu dilakukan DKP Mimika bersama dengan KKP antara lain menambah kapasitas tempat penampungan ikan, penambahan daya listrik di lokasi PPI dan pemberdayaan SDM nelayan lokal.
Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang juga mengharapkan hasil analisis yang dilakukan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. (*)