Jayapura (Antara Papua) - Pejabat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua mengharuskan pemerintah kabupaten/kota menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan pembangunan untuk dibahas dalam Musrenbang tingkat provinsi.
Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad, di Jayapura, Jumat, mengatakan pihaknya harus memastikan dokumen pendukung program dan kegiatan sudah siap sebelum digelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
"Sehingga ketika dibahas dan ditetapkan dalam musrenbang, program serta kegiatan tersebut dapat diketahui pasti lokasinya di mana," katanya.
Menurut Muhammad, telah dilakukan konsolidasi dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis dan kabupaten/kota supaya disiapkan dokumen pendukung tersebut.
"Hal ini untuk memastikan, dengan harapan ada kepastian program yang diusulkan sehingga dapat diterima dalam musrenbang nasional," ujarnya.
Dia menjelaskan persiapan ini yang harus selesai dibahas dalam musrenbang tingkat nasional, sebab jika tidak selesai maka Papua dianggap tidak siap dan akan dialihkan ke provinsi lain.
"Biasanya yang menjadi masalah dalam penetapan program di musrenbang nasional adalah tidak adanya dukungan dokumen dan tidak ada kepastian mengenai tanah yang akan digunakan apakah sudah mempunyai sertifikat atau pelepasan," katanya lagi.
Dia menambahkan permasalahan lokasi dan dokumen pendukung selama ini telah menjadi hambatan di beberapa tahun terakhir dalam pembangunan Bumi Cenderawasih (nama lain Papua). (*)
Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad, di Jayapura, Jumat, mengatakan pihaknya harus memastikan dokumen pendukung program dan kegiatan sudah siap sebelum digelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
"Sehingga ketika dibahas dan ditetapkan dalam musrenbang, program serta kegiatan tersebut dapat diketahui pasti lokasinya di mana," katanya.
Menurut Muhammad, telah dilakukan konsolidasi dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis dan kabupaten/kota supaya disiapkan dokumen pendukung tersebut.
"Hal ini untuk memastikan, dengan harapan ada kepastian program yang diusulkan sehingga dapat diterima dalam musrenbang nasional," ujarnya.
Dia menjelaskan persiapan ini yang harus selesai dibahas dalam musrenbang tingkat nasional, sebab jika tidak selesai maka Papua dianggap tidak siap dan akan dialihkan ke provinsi lain.
"Biasanya yang menjadi masalah dalam penetapan program di musrenbang nasional adalah tidak adanya dukungan dokumen dan tidak ada kepastian mengenai tanah yang akan digunakan apakah sudah mempunyai sertifikat atau pelepasan," katanya lagi.
Dia menambahkan permasalahan lokasi dan dokumen pendukung selama ini telah menjadi hambatan di beberapa tahun terakhir dalam pembangunan Bumi Cenderawasih (nama lain Papua). (*)