Di Kabupaten Mimika, Papua yang sangat terkenal dengan tambang raksasa milik PT Freeport Indonesia, jumlah sekolah penyelenggara ujian nasional berbasis komputer (UNBK) bisa dihitung dengan jari.
Pada penyelenggaraan UN tingkat SMK 3-6 April 2017, hanya sembilan sekolah dari 19 SMK di Mimika yang menyelenggarakan UNBK. Namun, jumlah ini sudah meningkat drastis dibanding sebelumnya yang hanya diikuti SMK Tunas Bangsa.
Sementara pada UN SMA 10-13 April 2017, ada enam SMA di Mimika yang menyelenggarakan UNBK yaitu SMA Negeri 2, SMA Advent, SMA Santa Maria, SMAK Tiga Raja, SMA Negeri 5, dan SMAK St Ignatius atau meningkat dibanding sebelumnya yang hanya diikuti SMAK Tiga Raja.
Adapun SMP penyelenggara UNBK di Mimika jumlahnya masih sangat minim. Dari 50-an SMP di Mimika, hanya SMP Yayasan Pendidikan Jayawijaya/YPJ Tembagapura dan SMP YPJ Kuala Kencana dan SMP Yayasan Pendidikan Advent Timika yang ikut UNBK.
SMP YPJ Tembagapura dan SMP YPJ Kuala Kencana sudah dua tahun berturut-turut menyelenggarakan UNBK.
Hal itu dipandang tidak berlebihan mengingat fasilitas penunjang yang tersedia di kedua sekolah yang berada dalam kawasan operasional PT Freeport Indonesia sehingga banyak menampung anak-anak karyawan perusahaan itu.
Berbeda halnya dengan SMP Advent Timika, keputusan sekolah ini untuk ikut berpartisipasi menyelenggarakan UNBK pertama kalinya tahun ini patut diapresiasi.
Ketua Panitia Ujian SMP Advent Timika Riyanto mengatakan sekolahnya berani mengambil keputusan untuk menyelenggarakan UNBK agar siswa lebih mandiri dalam menentukan hasil kelulusan mereka.
Di sekolah ini, peserta UN yang berjumlah 158 siswa harus bergiliran mengerjakan naskah UNBK karena hanya tersedia 53 unit.
Peserta UN dibagi dalam tiga sesi yang masing-masing diikuti 53 atau 52 peserta. Tidak heran pula, penyelenggaraan UN berlangsung marathon mulai pukul 07.30 WIT hingga pukul 16.00 WIT.
Minim Fasilitas
Lantas bagaimana dengan sekolah-sekolah lain di Mimika?
Beberapa kepala sekolah yang ditemui menyatakan fasilitas komputer menjadi kenala ikut UNBK.
Kepala SMP Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Santo Bernardus Timika Saur Simbolon mengatakan fasilitas komputer yang tersedia di sekolahnya hanya enam unit, sementara peserta UN yang terdaftar sebanyak 224 orang.
"Paling tidak kami membutuhkan minimal 80 unit komputer untuk bisa menyelenggarakan UNBK dalam tiga sesi. Peralatan komputer yang kami miliki sekarang baru enam unit karena tahun 2013 kami kehilangan (dicuri) 39 unit komputer," kata Simbolon.
Pada 2016, sekolah itu mengajukan proposal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta untuk mendapat bantuan peralatan komputer. Namun hingga kini permohonan tersebut belum terealisasi.
"Tahun ini kami akan ajukan lagi proposal ke sana, mudah-mudahan disetujui. Kami juga berusaha untuk pengadaan sendiri, tapi tentu terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan minimal 80 unit komputer tersebut jelas kami kewalahan," tutur Simbolon.
"Kalau yayasan tentu agar berat karena harus menalangi kebutuhan banyak sekolah di wilayah pesisir dan pedalaman Papua," ujar Simbolon.
Ia mengakui penyelenggaraan UN berbasis komputer sangat efektif dan efisien.
Disamping menuntut peserta lebih mandiri, penyelenggaraan UNBK tidak membutuhkan kehadiran banyak orang untuk mengawasi peserta dan sangat hemat dari sisi penyelenggaraan karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penggandaan soal soal, distribusi soal ujian dan lainnya.
"Kami tentu harus punya target untuk bisa ikut UNBK, cuma waktunya yang belum dapat kami pastikan. Dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang, mau tidak mau kami harus berpacu dengan UNBK. Dibanding daerah lain, kami di Mimika sangat tertinggal dalam hal penyelenggaraan UNBK," ujar Simbolon.
Sekolah rujukan
Kondisi serupa dialami oleh SMP Negeri 2 Mimika. Kepala SMP Negeri 2 Mimika Tania Sihombing mengatakan sekolahnya hanya memiliki 63 unit komputer, sedangkan peserta UN yang terdaftar sebanyak 369 orang.
Tania berkisah sekolahnya semula dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan UNBK 2017 ini namun kesulitan anggaran mengingat APBD Mimika 2017 belum ditetapkan.
Kondisi itu menyebabkan SMP Negeri 2 Mimika menarik diri mengikuti UNBK Maret, padahal sekolah tersebut sudah membeli aplikasi untuk dapat menyelenggarakan UNBK.
"Kami tahu Dinas sangat berupaya, tapi apa daya sampai sekarang anggaran saja belum ditetapkan. Seandainya 120 unit komputer yang dijanjikan itu sudah ada, maka sudah tentu kami sekarang menyelenggarakan UNBK. Ditambah perangkat komputer yang sudah tersedia, kami bisa menyelenggarakan UNBK dalam dua sesi," kata Tania.
"Kalau diizinkan boleh memungut biaya dari orang tua siswa, kami bisa melakukan itu. Tapi sekarang ada aturan yang melarang sekolah untuk memungut biaya dari orang tua siswa," kata Tania.
Ia menegaskan sekolahnya tetap berupaya agar ke depan dapat menyelenggarakan UNBK. Apalagi SMP Negeri 2 Mimika merupakan sekolah rujukan sehingga tentu mendapat perhatian prioritas dari pemerintah.
"Mudah-mudahan tahun depan kami bisa selenggarakan UNBK. Guru-guru sudah kami persiapkan. Kami juga memiliki tim teknis yang cukup lengkap ditunjang dengan fasilitas internet yang sudah tersedia berkapasitas 120 mega byte," ujar Tania optimis.
Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Mimika Jeni O Usmani tidak menampik kekurangan komputer, akses internet dan sarana penerangan di sekolah-sekolah menjadi kendala utama untuk bisa menyelenggarakan UNBK.
Tidak dipaksakan
Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang menegaskan Pemkab Mimika tidak bisa memaksakan sekolah-sekolah menyelenggarakan UNBK jika tanpa didukung dengan fasilitas yang memadai.
"Secara perlahan, kita akan terus mendorong sekolah-sekolah untuk melengkapi fasilitasnya agar tahun-tahun berikutnya mereka bisa menyelenggarakan UNBK," kata Bassang usai memantau penyelenggaraan UN tingkat SMP di Kota Timika, Senin (2/5).
UN tingkat SMP di Mimika tahun ini diikuti 3.233 peserta.
Adapun untuk tingkat nasional, Provinsi Papua termasuk salah satu provinsi dengan jumlah sekolah penyelenggara UNBK tertinggi.
Pada 2016, Provinsi Papua berada pada urutan ke enam dalam hal jumlah sekolah penyelenggara UNBK tingkat SMA-SMK/MA.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda beberapa waktu lalu di Jayapura mengatakan tahun ini terdapat 76 SMA/SMK/MA di Provinsi Papua dengan jumlah siswa 7.996 siswa yang menyelenggarakan UNBK.
Sekolah-sekolah penyelenggara UNBK itu tersebar di sejumlah kabupaten yaitu Kota Jayapura, Biak, Kepulauan Yapen, Merauke, Nabire, Mimika, Keerom dan Sarmi.
Dari semua kabupaten/kota di Papua itu, Kota Jayapura menjadi barometer penyelenggaraan UNBK dengan jumlah SMA/SMK/MA, SMP/MTs penyelenggara UNBK sebanyak 30 sekolah.
Penyelenggaraan UN berbasis komputer di tingkat SMA/SMK/MA, SMP dan MTs tentu menjadi harapan dan target dari pemerintah sebagai tolok ukur dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan Ujian Nasional yang selalu menuai masalah selama puluhan tahun di Indonesia.
Agar kebijakan itu bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil seperti di Provinsi Papua, lebih khusus di Kabupaten Mimika, maka dibutuhkan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan untuk melengkapi fasilitas pendukung di semua sekolah mulai dari perangkat komputer, jaringan dan akses internet, ketersediaan sarana penerangan listrik dan hal-hal teknis lainnya. (*)
Pada penyelenggaraan UN tingkat SMK 3-6 April 2017, hanya sembilan sekolah dari 19 SMK di Mimika yang menyelenggarakan UNBK. Namun, jumlah ini sudah meningkat drastis dibanding sebelumnya yang hanya diikuti SMK Tunas Bangsa.
Sementara pada UN SMA 10-13 April 2017, ada enam SMA di Mimika yang menyelenggarakan UNBK yaitu SMA Negeri 2, SMA Advent, SMA Santa Maria, SMAK Tiga Raja, SMA Negeri 5, dan SMAK St Ignatius atau meningkat dibanding sebelumnya yang hanya diikuti SMAK Tiga Raja.
Adapun SMP penyelenggara UNBK di Mimika jumlahnya masih sangat minim. Dari 50-an SMP di Mimika, hanya SMP Yayasan Pendidikan Jayawijaya/YPJ Tembagapura dan SMP YPJ Kuala Kencana dan SMP Yayasan Pendidikan Advent Timika yang ikut UNBK.
SMP YPJ Tembagapura dan SMP YPJ Kuala Kencana sudah dua tahun berturut-turut menyelenggarakan UNBK.
Hal itu dipandang tidak berlebihan mengingat fasilitas penunjang yang tersedia di kedua sekolah yang berada dalam kawasan operasional PT Freeport Indonesia sehingga banyak menampung anak-anak karyawan perusahaan itu.
Berbeda halnya dengan SMP Advent Timika, keputusan sekolah ini untuk ikut berpartisipasi menyelenggarakan UNBK pertama kalinya tahun ini patut diapresiasi.
Ketua Panitia Ujian SMP Advent Timika Riyanto mengatakan sekolahnya berani mengambil keputusan untuk menyelenggarakan UNBK agar siswa lebih mandiri dalam menentukan hasil kelulusan mereka.
Di sekolah ini, peserta UN yang berjumlah 158 siswa harus bergiliran mengerjakan naskah UNBK karena hanya tersedia 53 unit.
Peserta UN dibagi dalam tiga sesi yang masing-masing diikuti 53 atau 52 peserta. Tidak heran pula, penyelenggaraan UN berlangsung marathon mulai pukul 07.30 WIT hingga pukul 16.00 WIT.
Minim Fasilitas
Lantas bagaimana dengan sekolah-sekolah lain di Mimika?
Beberapa kepala sekolah yang ditemui menyatakan fasilitas komputer menjadi kenala ikut UNBK.
Kepala SMP Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Santo Bernardus Timika Saur Simbolon mengatakan fasilitas komputer yang tersedia di sekolahnya hanya enam unit, sementara peserta UN yang terdaftar sebanyak 224 orang.
"Paling tidak kami membutuhkan minimal 80 unit komputer untuk bisa menyelenggarakan UNBK dalam tiga sesi. Peralatan komputer yang kami miliki sekarang baru enam unit karena tahun 2013 kami kehilangan (dicuri) 39 unit komputer," kata Simbolon.
Pada 2016, sekolah itu mengajukan proposal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta untuk mendapat bantuan peralatan komputer. Namun hingga kini permohonan tersebut belum terealisasi.
"Tahun ini kami akan ajukan lagi proposal ke sana, mudah-mudahan disetujui. Kami juga berusaha untuk pengadaan sendiri, tapi tentu terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan minimal 80 unit komputer tersebut jelas kami kewalahan," tutur Simbolon.
"Kalau yayasan tentu agar berat karena harus menalangi kebutuhan banyak sekolah di wilayah pesisir dan pedalaman Papua," ujar Simbolon.
Ia mengakui penyelenggaraan UN berbasis komputer sangat efektif dan efisien.
Disamping menuntut peserta lebih mandiri, penyelenggaraan UNBK tidak membutuhkan kehadiran banyak orang untuk mengawasi peserta dan sangat hemat dari sisi penyelenggaraan karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penggandaan soal soal, distribusi soal ujian dan lainnya.
"Kami tentu harus punya target untuk bisa ikut UNBK, cuma waktunya yang belum dapat kami pastikan. Dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang, mau tidak mau kami harus berpacu dengan UNBK. Dibanding daerah lain, kami di Mimika sangat tertinggal dalam hal penyelenggaraan UNBK," ujar Simbolon.
Sekolah rujukan
Kondisi serupa dialami oleh SMP Negeri 2 Mimika. Kepala SMP Negeri 2 Mimika Tania Sihombing mengatakan sekolahnya hanya memiliki 63 unit komputer, sedangkan peserta UN yang terdaftar sebanyak 369 orang.
Tania berkisah sekolahnya semula dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan UNBK 2017 ini namun kesulitan anggaran mengingat APBD Mimika 2017 belum ditetapkan.
Kondisi itu menyebabkan SMP Negeri 2 Mimika menarik diri mengikuti UNBK Maret, padahal sekolah tersebut sudah membeli aplikasi untuk dapat menyelenggarakan UNBK.
"Kami tahu Dinas sangat berupaya, tapi apa daya sampai sekarang anggaran saja belum ditetapkan. Seandainya 120 unit komputer yang dijanjikan itu sudah ada, maka sudah tentu kami sekarang menyelenggarakan UNBK. Ditambah perangkat komputer yang sudah tersedia, kami bisa menyelenggarakan UNBK dalam dua sesi," kata Tania.
"Kalau diizinkan boleh memungut biaya dari orang tua siswa, kami bisa melakukan itu. Tapi sekarang ada aturan yang melarang sekolah untuk memungut biaya dari orang tua siswa," kata Tania.
Ia menegaskan sekolahnya tetap berupaya agar ke depan dapat menyelenggarakan UNBK. Apalagi SMP Negeri 2 Mimika merupakan sekolah rujukan sehingga tentu mendapat perhatian prioritas dari pemerintah.
"Mudah-mudahan tahun depan kami bisa selenggarakan UNBK. Guru-guru sudah kami persiapkan. Kami juga memiliki tim teknis yang cukup lengkap ditunjang dengan fasilitas internet yang sudah tersedia berkapasitas 120 mega byte," ujar Tania optimis.
Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Mimika Jeni O Usmani tidak menampik kekurangan komputer, akses internet dan sarana penerangan di sekolah-sekolah menjadi kendala utama untuk bisa menyelenggarakan UNBK.
Tidak dipaksakan
Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang menegaskan Pemkab Mimika tidak bisa memaksakan sekolah-sekolah menyelenggarakan UNBK jika tanpa didukung dengan fasilitas yang memadai.
"Secara perlahan, kita akan terus mendorong sekolah-sekolah untuk melengkapi fasilitasnya agar tahun-tahun berikutnya mereka bisa menyelenggarakan UNBK," kata Bassang usai memantau penyelenggaraan UN tingkat SMP di Kota Timika, Senin (2/5).
UN tingkat SMP di Mimika tahun ini diikuti 3.233 peserta.
Adapun untuk tingkat nasional, Provinsi Papua termasuk salah satu provinsi dengan jumlah sekolah penyelenggara UNBK tertinggi.
Pada 2016, Provinsi Papua berada pada urutan ke enam dalam hal jumlah sekolah penyelenggara UNBK tingkat SMA-SMK/MA.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda beberapa waktu lalu di Jayapura mengatakan tahun ini terdapat 76 SMA/SMK/MA di Provinsi Papua dengan jumlah siswa 7.996 siswa yang menyelenggarakan UNBK.
Sekolah-sekolah penyelenggara UNBK itu tersebar di sejumlah kabupaten yaitu Kota Jayapura, Biak, Kepulauan Yapen, Merauke, Nabire, Mimika, Keerom dan Sarmi.
Dari semua kabupaten/kota di Papua itu, Kota Jayapura menjadi barometer penyelenggaraan UNBK dengan jumlah SMA/SMK/MA, SMP/MTs penyelenggara UNBK sebanyak 30 sekolah.
Penyelenggaraan UN berbasis komputer di tingkat SMA/SMK/MA, SMP dan MTs tentu menjadi harapan dan target dari pemerintah sebagai tolok ukur dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan Ujian Nasional yang selalu menuai masalah selama puluhan tahun di Indonesia.
Agar kebijakan itu bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil seperti di Provinsi Papua, lebih khusus di Kabupaten Mimika, maka dibutuhkan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan untuk melengkapi fasilitas pendukung di semua sekolah mulai dari perangkat komputer, jaringan dan akses internet, ketersediaan sarana penerangan listrik dan hal-hal teknis lainnya. (*)