Wamena (Antara Papua) - Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo mengklaim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempersiapkan pembinaan dan pendampingan bagi sejumlah pimpinan pemerintah di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua guna mewujudkan pengelolaan keuangan berbasis elektronik dan menjadi model kabupaten lain di Papua.
"Dari KPK menyampaikan kepada saya bahwa dalam waktu dekat mereka akan datang ke Wamena untuk buat pelatihan karena mereka ingin fokus Wamena jadi model di Papua untuk pembinaan dan pengelolaan keuangan," kata Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat.
Sebelum mengakhiri masa tugas sebagai Bupati Jayawijaya, kata John, ia akan mendorong semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat agar mampu menerapkan perencanaan dan penganggaran keuangan berbasis elektronik agar dana yang digunakan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.
Melalui kerjasama dengan KPK, lanjut dia, penggunaan dana di tingkat SKPD hingga distrik dan kampung akan diawasi.
"Kita akan mulai mengawasi dana-dana tersebut melalui `e-planning and e-budgeting` (perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik) kerjasama dengan KPK yang sudah kita lakukan, sehingga hal itu mendorong kepala kampung untuk secara transparan mengelola uang," katanya.
Bupati Wempi mengatakan sudah mengingatkan kepala kampung untuk memanfaatkan dana sesuai peruntukan agar tidak menimbulkan sanksi hukum bagi kepala kampung bersangkutan.
"Harapan kita, masyarakat memanfaatkan dana yang diberikan pemerintah pusat dengan baik dan disyukuri. Uang itu memang tidak sebanding dengan tingkat kesulitan kita, tetapi harus dijadikan spirit untuk kita bekerja lebih keras, lebih baik dan hidup lebih layak," katanya. (*)
"Dari KPK menyampaikan kepada saya bahwa dalam waktu dekat mereka akan datang ke Wamena untuk buat pelatihan karena mereka ingin fokus Wamena jadi model di Papua untuk pembinaan dan pengelolaan keuangan," kata Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat.
Sebelum mengakhiri masa tugas sebagai Bupati Jayawijaya, kata John, ia akan mendorong semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat agar mampu menerapkan perencanaan dan penganggaran keuangan berbasis elektronik agar dana yang digunakan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.
Melalui kerjasama dengan KPK, lanjut dia, penggunaan dana di tingkat SKPD hingga distrik dan kampung akan diawasi.
"Kita akan mulai mengawasi dana-dana tersebut melalui `e-planning and e-budgeting` (perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik) kerjasama dengan KPK yang sudah kita lakukan, sehingga hal itu mendorong kepala kampung untuk secara transparan mengelola uang," katanya.
Bupati Wempi mengatakan sudah mengingatkan kepala kampung untuk memanfaatkan dana sesuai peruntukan agar tidak menimbulkan sanksi hukum bagi kepala kampung bersangkutan.
"Harapan kita, masyarakat memanfaatkan dana yang diberikan pemerintah pusat dengan baik dan disyukuri. Uang itu memang tidak sebanding dengan tingkat kesulitan kita, tetapi harus dijadikan spirit untuk kita bekerja lebih keras, lebih baik dan hidup lebih layak," katanya. (*)