Jayapura (Antara Papua) - Badan Pengurus Daerah Asosiasi Rekanan Perdagangan dan Industri (Ardin) Indonesia Provinsi Papua melirik potensi pasar di wilayah perbatsaan Ri-Papua Nugini dan juga di Vanimo, Provinsi Sundown, Papua Nugini (PNG).
Ketua Umum BPD Ardin Indonesia Provinsi Papua Tulus Sianipar, di Jayapura, Minggu, menjelaskan bila pihaknya telah melakukan tur ke Vanimo pada 20 Mei 2017 guna melihat kondisi nyata yang ada di lapangan.
"Kegiatan ini dilakukan untuk melihat peluang-peluang yang ada di perbatasan RI-Papua Nugini dan di Vanimo," ujarnya.
Ia memandang sangat disayangkan sebagai mitra pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, pengusaha Papua tida memanfaatkan PLBN Skouw yang sudah diresmikan presiden.
Menurutnya dari hasil tur Ardin bisa melihat bahwa ada perbedaaan-perbedaan harga barang dan komoditi yang bisa menjadi peluang bagi para pengusaha, terutama yang berkaitan dengan keagenan.
"Saya melihat ada perbadaan harga yang signifikan antara PNG dengan yang ada di Papua, hal ini bisa kita ambil sebagai peluang," kata dia.
Tulus memandang seteah ini pihaknya akan berusaha membuka komunikasi dengan Pemerintah Indonesia dan PNG, agar potensi yang ada bisa secepatnya tergarap.
"Selanjutnya mungkin kita bisa membuat perjanjian dengan pemerintah PNG, ini terkait dengan "border traid" antara Indonesia dengan PNG. Kalau bisa dilealkan semuanya, pemerintah bisa menarik manfaat, melalui pajak, distribusi dan lain-lain," ujarnya lagi.
Selain itu, bila gal tersebut bisa direalisasikan, maka ketergantungan pengusaha Papua yang umumnya adalah kontraktor, terhadap APBD dan APBN bisa diminimalisir karena mereka akan mulai menggarap sektor riil.
Sementara Wakil ketua Bidang Organisasi BPD Ardin Indonesia Papua George Waromi mengaku sebenarnya ia sudah lama melakukan aktifitas perdagangan di perbatasan RI-PNG yang ada di PLBN Skouw dan juga langsung ke Vanimo.
Karenanya ia tahu pasti bila peluang pengusaha Papua untuk masuk ke pasar PNG sangat besar karena tingginya perbedaan harga yang berlaku di Jayapura dan Vanimo.
"Sebenarnya harga barang kita lebih murah dibanding dengan harga yang ada di PNG dan mereka lebih berharap barabg dari Indonesia masuk ke sana. Kegiatan ini akan terus berlanjut dan pengusaha Papua diharapkan bisa mengambil bagian di semua fasilitas yang telah dibangun di perbatasan," kata dia. (*)
Ketua Umum BPD Ardin Indonesia Provinsi Papua Tulus Sianipar, di Jayapura, Minggu, menjelaskan bila pihaknya telah melakukan tur ke Vanimo pada 20 Mei 2017 guna melihat kondisi nyata yang ada di lapangan.
"Kegiatan ini dilakukan untuk melihat peluang-peluang yang ada di perbatasan RI-Papua Nugini dan di Vanimo," ujarnya.
Ia memandang sangat disayangkan sebagai mitra pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, pengusaha Papua tida memanfaatkan PLBN Skouw yang sudah diresmikan presiden.
Menurutnya dari hasil tur Ardin bisa melihat bahwa ada perbedaaan-perbedaan harga barang dan komoditi yang bisa menjadi peluang bagi para pengusaha, terutama yang berkaitan dengan keagenan.
"Saya melihat ada perbadaan harga yang signifikan antara PNG dengan yang ada di Papua, hal ini bisa kita ambil sebagai peluang," kata dia.
Tulus memandang seteah ini pihaknya akan berusaha membuka komunikasi dengan Pemerintah Indonesia dan PNG, agar potensi yang ada bisa secepatnya tergarap.
"Selanjutnya mungkin kita bisa membuat perjanjian dengan pemerintah PNG, ini terkait dengan "border traid" antara Indonesia dengan PNG. Kalau bisa dilealkan semuanya, pemerintah bisa menarik manfaat, melalui pajak, distribusi dan lain-lain," ujarnya lagi.
Selain itu, bila gal tersebut bisa direalisasikan, maka ketergantungan pengusaha Papua yang umumnya adalah kontraktor, terhadap APBD dan APBN bisa diminimalisir karena mereka akan mulai menggarap sektor riil.
Sementara Wakil ketua Bidang Organisasi BPD Ardin Indonesia Papua George Waromi mengaku sebenarnya ia sudah lama melakukan aktifitas perdagangan di perbatasan RI-PNG yang ada di PLBN Skouw dan juga langsung ke Vanimo.
Karenanya ia tahu pasti bila peluang pengusaha Papua untuk masuk ke pasar PNG sangat besar karena tingginya perbedaan harga yang berlaku di Jayapura dan Vanimo.
"Sebenarnya harga barang kita lebih murah dibanding dengan harga yang ada di PNG dan mereka lebih berharap barabg dari Indonesia masuk ke sana. Kegiatan ini akan terus berlanjut dan pengusaha Papua diharapkan bisa mengambil bagian di semua fasilitas yang telah dibangun di perbatasan," kata dia. (*)