Jayapura (Antara Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku sempat mengikuti rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo yang antara lain membahas program-program strategis nasional (PSN) yang ada di Provinsi Papua.

Gubernur Lukas Enembe yang didampingi Sekda Provinsi Papua T.E.A. Herry Dosinaen dan Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad kemudian mempresentasikan perkembangan PSN tersebut dan juga program strategis lainnya, yaitu persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 yang akan diselenggarakan di Bumi Cenderawasih.

"Saya sudah menyampaikan pada rapat terbatas tersebut tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam penyelesaian Program Strategis Nasional yang ada di Provinsi Papua, yaitu revitalisasi Bandara Sentani, PLBN Skouw dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke, semuanya sudah dilaporkan," kata Lukas dalam siaran persnya yang diterima Antara di Jayapura, Rabu malam.

Menurut Lukas, revitalisasi Bandara Sentani dilaporkan berkaitan dengan jadwal penerbangan sekarang yang sudah semakin bertambah yang mencapai 46 penerbangan dalam sehari dan status Bandara Sentani sudah menjadi Bandara Internasional, demikian juga dengan PLBN Skouw yang sudah difungsikan.

"Saya sampaikan ucapan terima kasih dari rakyat Papua kepada Presiden Joko Widodo atas pembangunan PLBN Skouw yang sangat megah dan didesain menyerupai bangunan adat Papua, sekarang sudah difungsikan secara utuh, bahkan menjadi salah satu tempat tujuan wisata di Jayapura," ujarnya.

Dia menjelaskan berkaitan KEK Merauke, pihaknya terus melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan agar Peraturan Pemerintah (PP) penetapan kabupaten ini sebagai KEK dapat segera diterbitkan.

"KEK ini sangat penting karena akan memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kawasan, sudah banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di KEK Merauke sehingga kami secara intensif terus berkoordinasi dengan Dewan KEK dan Menko Perekonomian berkaitan dengan penyiapannya, mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya dapat diselesaikan serta PP dapat diterbitkan," katanya lagi.

Dia menambahkan, pihaknya mengusulkan agar ada keterlibatan pendanaan dari APBN dalam penyiapan sarana dan prasarana PON, di mana membutuhkan alokasi dana dari APBN di 2018 untuk pembangunan beberapa venue kurang lebih Rp1,66 triliun. (*)

Pewarta : Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024