Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong pembinaan sumber daya manusia, yakni para pegawai di lingkungannya untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri di Jayapura, mengatakan, untuk mendorong peningkatan pembinaan sumber daya manusia di lingkungannya tersebut, pihaknya menggelar rapat koordinasi kepegawaian sebagai forum komunikasi.
"Forum tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai informasi penting dan strategis yang terkait dengan bidang kepegawaian, sarana untuk saling berinteraksi serta membahas berbagai permasalahan," katanya.
Menurut Elysa, forum tersebut juga dilakukan untuk merumuskan cara-cara penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian oleh para pembina dan pengelola kepegawaian baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Dalam forum tersebut juga diharapkan adanya pembahasan dari pelaksanaan administrasi pengelolaan kepegawaian baik di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkungan Pemprov Papua maupun kabupaten/kota," ujarnya.
Dia menuturkan antara lain proses kenaikan pangkat, disiplin Aparatur Sipil Negara yang rendah dan belum maksimal, pelaksanaan SKP secara "online" karena tidak didukung oleh infrastruktur atau jaringan, masih rendahnya kinerja ASN serta kesejahteraan pegawai.
"Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengamanatkan kepada pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota se Provinsi Papua dapat membentuk OPD baru dengan struktur organisasi dan tata laksana yang baru," katanya.
Dia menambahkan hal ini memacu pengelola kepegawaian untuk lebih meningkatkan kinerja dalam menyusun dan menata administrasi serta personel ASN sesuai dengan tupoksi OPD masing-masing.(*)
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri di Jayapura, mengatakan, untuk mendorong peningkatan pembinaan sumber daya manusia di lingkungannya tersebut, pihaknya menggelar rapat koordinasi kepegawaian sebagai forum komunikasi.
"Forum tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai informasi penting dan strategis yang terkait dengan bidang kepegawaian, sarana untuk saling berinteraksi serta membahas berbagai permasalahan," katanya.
Menurut Elysa, forum tersebut juga dilakukan untuk merumuskan cara-cara penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian oleh para pembina dan pengelola kepegawaian baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Dalam forum tersebut juga diharapkan adanya pembahasan dari pelaksanaan administrasi pengelolaan kepegawaian baik di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkungan Pemprov Papua maupun kabupaten/kota," ujarnya.
Dia menuturkan antara lain proses kenaikan pangkat, disiplin Aparatur Sipil Negara yang rendah dan belum maksimal, pelaksanaan SKP secara "online" karena tidak didukung oleh infrastruktur atau jaringan, masih rendahnya kinerja ASN serta kesejahteraan pegawai.
"Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengamanatkan kepada pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota se Provinsi Papua dapat membentuk OPD baru dengan struktur organisasi dan tata laksana yang baru," katanya.
Dia menambahkan hal ini memacu pengelola kepegawaian untuk lebih meningkatkan kinerja dalam menyusun dan menata administrasi serta personel ASN sesuai dengan tupoksi OPD masing-masing.(*)