Bulog Papua jamin ketersediaan beras SPHP jelang Ramadhan 2026

Selasa, 10 Februari 2026 11:56 WIB

Pimpinan Bulog Wilayah Papua dan Papua Barat Ahmad Mustari (ANTARA/Qadri Pratiwi)

Jayapura (ANTARA) - Perusahaan Umum (Perum) Bulog Wilayah Papua dan Papua Barat menjamin ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kondisi aman menjelang bulan suci Ramadhan 2026.

Pimpinan Bulog Wilayah Papua dan Papua Barat Ahmad Mustari di Jayapura Senin mengatakan saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog mencapai sekitar 15.700 ton kemudian ditambah 4.000 ton yang masih dalam proses bongkar muat dan sandar di pelabuhan.

“Selain itu, Bulog juga menyiapkan tambahan pasokan sekitar 17.300 ton dari Jawa dan Sulawesi yang masih dalam proses pengiriman,”katanya.

Menurut Mustari, jika dihitung total, stok beras yang ada di Gudang Bulog nantinya berkisar 35 hingga 36 ribu ton di mana jumlah tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan sampai Idul Fitri.

“Penguatan distribusi juga disesuaikan dengan kapasitas gudang di masing-masing daerah. Di Jayapura, misalnya, kapasitas gudang sekitar 7.000 ton sehingga pengaturan arus masuk dan keluar beras menjadi perhatian utama agar pasokan tetap merata,” ujarnya.

Dia menjelaskan meski stok beras aman namun Bulog bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan terus melakukan pemantauan harga dan distribusi beras SPHP di pasar tradisional, distributor hingga ritel modern guna mengantisipasi lonjakan harga serta potensi penimbunan bahan pokok menjelang puasa.

“Selain memastikan ketersediaan beras SPHP, Bulog juga berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional serta dinas terkait di daerah untuk menjaga stabilitas harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan memastikan penyaluran tepat sasaran,” katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok telah diperhitungkan hingga periode lebaran dan pihaknya juga meminta agar para penjual beras SPHP tidak bermain-main dengan harga karena pemerintah memantau harga secara real time.