Jayapura (Antara Papua)- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua menurunkan tim survei tentang status gizi di 29 kabupaten/kota guna mengetahui jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi masyarakat di provinsi tersebut.
Tim survei status gizi masyarakat itu dilepas secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Papua drg Aloysius Giyai di sela-sela apel pagi di halaman Kantor Dinkes Provinsi Papua, di Jayapura, Selasa.
"Dalam tim survei ini, kami melibatkan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cenderawasih dan Mahasiswa Politenik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura," ujarnya.
Dia mengatakan, tim survei yang diturunkan akan lebih menemui masyarakat dan tentunya akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota dengan kepala puskesmas, kepala kampung dan "stakeholder" lainnya.
Survei akan dilakukan selama 17 hari di kabupaten/kota di Papua.
"Kita tidak mau di Papua ada masyarakat yang status gizinya kurang, sehingga bisa diatur, dengan demikian ketika kita bikin program kita tahu kondisi kesehatan masyarakat," ujarnya.
Mantan Direktur RSUD Abepura ini meminta data survei yang didapat di lapangan betul-betul valid.
"Saya tadi sudah tekankan di sela-sela pelepasan tim bahwa hasil yang diperoleh dilapangan betul-betul valid, tidak ngarang-ngarang," ujarnya.
Hasil survei tersebut, kata Aloysius, akan digunakan untuk membuat program yang benar, serta membuat kegiatan yang tepat sasaran.
"Tim sudah sepakat tadi bahwa akan membuat laporan sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua," ujarnya.
"Dengan demikian, dengan sendirinya kondisi kesehatan masyarakat di Papua kita akan tahu, masyarakat kita yang boleh dibilang status gizi kurang atau gizi buruk, saya harap dua tiga tahun ke depan kita bisa tuntaskan," ujarnya lagi.
Menurut dia, jika data yang didapat akurat, maka langsung diintervensi dengan program yang tepat sasaran, dan juga melalui program 1.000.00 hari kehidupan serta program Dinas Kesehatan.
"Survei gizi ini merupakan program nasional yakni dari Kementerian Kesehatan dan di Papua kami lebih galakkan lagi dengan melibatkan berbagai pihak karena beda dengan daerah lain di Indonesia," ujarnya.
Ia menambahkan, sumber dana untuk pembiayaan tim survei ini langsung dari Kementerian Kesehatan. (*)
Tim survei status gizi masyarakat itu dilepas secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Papua drg Aloysius Giyai di sela-sela apel pagi di halaman Kantor Dinkes Provinsi Papua, di Jayapura, Selasa.
"Dalam tim survei ini, kami melibatkan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cenderawasih dan Mahasiswa Politenik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura," ujarnya.
Dia mengatakan, tim survei yang diturunkan akan lebih menemui masyarakat dan tentunya akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota dengan kepala puskesmas, kepala kampung dan "stakeholder" lainnya.
Survei akan dilakukan selama 17 hari di kabupaten/kota di Papua.
"Kita tidak mau di Papua ada masyarakat yang status gizinya kurang, sehingga bisa diatur, dengan demikian ketika kita bikin program kita tahu kondisi kesehatan masyarakat," ujarnya.
Mantan Direktur RSUD Abepura ini meminta data survei yang didapat di lapangan betul-betul valid.
"Saya tadi sudah tekankan di sela-sela pelepasan tim bahwa hasil yang diperoleh dilapangan betul-betul valid, tidak ngarang-ngarang," ujarnya.
Hasil survei tersebut, kata Aloysius, akan digunakan untuk membuat program yang benar, serta membuat kegiatan yang tepat sasaran.
"Tim sudah sepakat tadi bahwa akan membuat laporan sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua," ujarnya.
"Dengan demikian, dengan sendirinya kondisi kesehatan masyarakat di Papua kita akan tahu, masyarakat kita yang boleh dibilang status gizi kurang atau gizi buruk, saya harap dua tiga tahun ke depan kita bisa tuntaskan," ujarnya lagi.
Menurut dia, jika data yang didapat akurat, maka langsung diintervensi dengan program yang tepat sasaran, dan juga melalui program 1.000.00 hari kehidupan serta program Dinas Kesehatan.
"Survei gizi ini merupakan program nasional yakni dari Kementerian Kesehatan dan di Papua kami lebih galakkan lagi dengan melibatkan berbagai pihak karena beda dengan daerah lain di Indonesia," ujarnya.
Ia menambahkan, sumber dana untuk pembiayaan tim survei ini langsung dari Kementerian Kesehatan. (*)