Jayapura (Antara Papua) - Pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua mengungkapkan bahwa pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) di sebagian besar pelabuhan perikanan di wilayah tersebut masih terkendala masalah pembebasan lahan.

"Seharusnya seluruh pelabuhan perikanan di Papua sudah memiliki SPBN, tetapi masalahnya adalah pembebasan lahan, kalau itu sudah selesai kami siap mengeluarkan rekomendasi," ujar Kepala DKP Papua FX. Mote, di Jayapura, Minggu.

Ia menjelaskan hingga kini baru sebagian pelabuhan perikanan yang ada di Papua telah memiliki SPBN, sehingga masih banyak nelayan yang belum bisa mendapat bahan bakar di tempat tersebut.

"Pelabuhan perikanan di Papua ada delapan, dari jumlah tersebut SPBN yang dibangun baik seperti di TPI Hamadi, Biak, Nabire dan Merauke. Sementara di Timika baru mau dibangun," kata dia.

Mote pun meminta DKP yang ada di kabupaten/kota bisa sigap melihat masalah ini untuk menunjang operasional nelayan sehingga hasil tangkapan yang bisa didapat pun lebih maksimal.

"Nelayan ada yang memasok BBM, mestinya DKP Kabupaten/Kota harus melihat hal ini dengan cepat karena administrasinya ada di Pemerintah Kabupaten/Kota dan keputusannya dan di Kementerian Keluatan dan Perikanan," ujarnya lagi.

Namun, ia mendesak agar dalam waktu dekat seluruh pelabuhan perikanan di Papua sudah memiliki SPBN agar pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 2020, di Papua, tidak perlu ada pasokan ikan dari luar Papua.

"Target saya 2019 seluruh pelabuhan perikanan harus sudah ada SPBN. Ini harus selesai sebelum PON 2020 karena kami menargetkan seluruh kebutuhan ikan saat event tersebut berasal dari produksi lokal Papua," ujar Mote. (*)

Pewarta : Pewarta: Dhias Suwandi
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024