Jayapura (Antara Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe melantik empat pejabat eselon II di lingkungan pemerintah provinsi itu, yang bertempat di Gedung Negara Jayapura di Jayapura, Senin.
Keempat pejabat tersebut yakni Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daud Ngabalin, Kepala Biro Otonomi Khusus Aryoko Rumaropen, Kepala Biro Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sonny Rumkafer dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Gerzon Jitmau.
Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Senin, mengatakan, sebelumnya pada Februari 2017, pihaknya sudah melantik keempat pejabat ini sebagai pelaksana tugas di instansinya masing-masing.
"Sehingga pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama kali ini untuk melantik secara resmi sebagai pimpinan di instansinya masing-masing," katanya.
Lukas menjelaskan pihaknya berharap tugas yang diberikan dilaksanakan dengan bertanggungjawab, pasalnya mutasi jabatan ini selalu membawa konsekuensi biaya dan perubahan-perubahan lainnya.
"Sedangkan untuk biro baru diharapkan dapat bekerja lebih baik dan profesional sehingga tugas yang diberikan terlaksana sebagaimana mestinya," ujarnya.
Dia menuturkan pihaknya berharap para pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dapat segera melapor ke gubernur jika menemui permasalahan.
"Hingga kini saya tidak pernah menerima laporan dari kepala atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga dianggap tidak ada masalah dan baik-baik saja dalam melaksanakan tugasnya masing-masing," katanya lagi. (*)
Keempat pejabat tersebut yakni Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daud Ngabalin, Kepala Biro Otonomi Khusus Aryoko Rumaropen, Kepala Biro Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sonny Rumkafer dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Gerzon Jitmau.
Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Senin, mengatakan, sebelumnya pada Februari 2017, pihaknya sudah melantik keempat pejabat ini sebagai pelaksana tugas di instansinya masing-masing.
"Sehingga pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama kali ini untuk melantik secara resmi sebagai pimpinan di instansinya masing-masing," katanya.
Lukas menjelaskan pihaknya berharap tugas yang diberikan dilaksanakan dengan bertanggungjawab, pasalnya mutasi jabatan ini selalu membawa konsekuensi biaya dan perubahan-perubahan lainnya.
"Sedangkan untuk biro baru diharapkan dapat bekerja lebih baik dan profesional sehingga tugas yang diberikan terlaksana sebagaimana mestinya," ujarnya.
Dia menuturkan pihaknya berharap para pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dapat segera melapor ke gubernur jika menemui permasalahan.
"Hingga kini saya tidak pernah menerima laporan dari kepala atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga dianggap tidak ada masalah dan baik-baik saja dalam melaksanakan tugasnya masing-masing," katanya lagi. (*)