Jayapura (Antara Papua) - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Papua Syarwan mengungkapkan penyerapan anggaran pemerintah di Provinsi Papua relatif telat dan hingga triwulan II 2017 realisasi belanja modal baru mencapai 8,71 persen.
"APBN dan APBD agak terlambat mendorong ekonomi Papua karena trennya baru terserap pada akhir tahun," ujar Syarwan, di Jayapura, Selasa.
Ia menyebut realisasi belanja modal di Provinsi Papua yang baru 8,71 persen (Rp1,05 triliun), merupakan yang terendah dibanding sektor lainnya dari total pagu belanja Rp53,325 triliun.
"Total realisasi belanja daerah hingga triwulan II 2017 sebesar 24,95 persen atau Rp15,924 triliun," kata dia.
Sementara target pendapatan daerah di Papua pada 2017 sebesar Rp51,09 triliun dan realisasinya hingga periode yang sama baru mencapai 41,66 persen.
Syarwan pun menyebut 93,490 persen dari total target pendapatan daerah Papua berasal dari dana transfer pemerintah pusat.
"Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi," ujarnya lagi.
Ia memprediksi realisasi belanja daerah di Papua pada akhir tahun akan mencapai 95 persen, sedangkan realisasi pendapatannya akan mencapai 96,60 persen.
"Kami juga memprediksi akan terjadi defisit APBD sekitar 6,10 persen atau Rp136 miliar," katanya.
Melihat hal tersebut, Syarwan menuturkan ada beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi pemangku kebijakan fiskal di Papua, antara lain fenomena rendahnya penyerapan anggaran pada awal tahun yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. (*)
"APBN dan APBD agak terlambat mendorong ekonomi Papua karena trennya baru terserap pada akhir tahun," ujar Syarwan, di Jayapura, Selasa.
Ia menyebut realisasi belanja modal di Provinsi Papua yang baru 8,71 persen (Rp1,05 triliun), merupakan yang terendah dibanding sektor lainnya dari total pagu belanja Rp53,325 triliun.
"Total realisasi belanja daerah hingga triwulan II 2017 sebesar 24,95 persen atau Rp15,924 triliun," kata dia.
Sementara target pendapatan daerah di Papua pada 2017 sebesar Rp51,09 triliun dan realisasinya hingga periode yang sama baru mencapai 41,66 persen.
Syarwan pun menyebut 93,490 persen dari total target pendapatan daerah Papua berasal dari dana transfer pemerintah pusat.
"Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi," ujarnya lagi.
Ia memprediksi realisasi belanja daerah di Papua pada akhir tahun akan mencapai 95 persen, sedangkan realisasi pendapatannya akan mencapai 96,60 persen.
"Kami juga memprediksi akan terjadi defisit APBD sekitar 6,10 persen atau Rp136 miliar," katanya.
Melihat hal tersebut, Syarwan menuturkan ada beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi pemangku kebijakan fiskal di Papua, antara lain fenomena rendahnya penyerapan anggaran pada awal tahun yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. (*)