Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat tengah menyiapkan tim untuk membahas usulan kepemilikan 20 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Frets Boray kepada Antara di Jayapura, Selasa, mengatakan tim ini sementara tengah disiapkan, jika sudah terbentuk akan dilaporkan kepada gubernur.
"Jadi setelah mengusulkan kepemilikan 20 persen saham PTFI tersebut, langkah selanjutnya yang kami ambil adalah menyiapkan tim untuk pembahasan karena harga saham tersebut cukup mahal," katanya.
Menurut Frets, jika diuangkan saham sebesar 20 persen tersebut senilai Rp50 triliun karena dibeli di pasar modal dan tidak bisa asal diminta berdasarkan hak orang Papua.
"Karena harus dibeli di pasar modal, sekarang kami sedang berpikir untuk mencari uang dari mana, makanya harus dibahas antara pemerintah kabupaten dan provinsi," ujarnya.
Dia menuturkan yang pasti ke depannya, pihaknya akan menyiapkan sebuah Surat Keputusan (SK) yang mengatur tentang negosiasi 20 persen saham ini seperti apa.
"Pasalnya, hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan tengah disiapkan dalam waktu dekat sehingga dapat segera dibahas," katanya lagi.
Dia menambahkan langkah-langkah yang diambil oleh pihaknya sebagai tindak lanjut dari divestasi saham PTFI tersebut harus mempertimbangkan tiga komponen di dalamnya yakni Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan masyarakat. (*)
Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Frets Boray kepada Antara di Jayapura, Selasa, mengatakan tim ini sementara tengah disiapkan, jika sudah terbentuk akan dilaporkan kepada gubernur.
"Jadi setelah mengusulkan kepemilikan 20 persen saham PTFI tersebut, langkah selanjutnya yang kami ambil adalah menyiapkan tim untuk pembahasan karena harga saham tersebut cukup mahal," katanya.
Menurut Frets, jika diuangkan saham sebesar 20 persen tersebut senilai Rp50 triliun karena dibeli di pasar modal dan tidak bisa asal diminta berdasarkan hak orang Papua.
"Karena harus dibeli di pasar modal, sekarang kami sedang berpikir untuk mencari uang dari mana, makanya harus dibahas antara pemerintah kabupaten dan provinsi," ujarnya.
Dia menuturkan yang pasti ke depannya, pihaknya akan menyiapkan sebuah Surat Keputusan (SK) yang mengatur tentang negosiasi 20 persen saham ini seperti apa.
"Pasalnya, hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan tengah disiapkan dalam waktu dekat sehingga dapat segera dibahas," katanya lagi.
Dia menambahkan langkah-langkah yang diambil oleh pihaknya sebagai tindak lanjut dari divestasi saham PTFI tersebut harus mempertimbangkan tiga komponen di dalamnya yakni Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan masyarakat. (*)