Jayapura (Antara Papua) - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk mengutamakan pendekatan adat dalam mengatasi persoalan kemasyarakatan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad, di Jayapura, Jumat, mengatakan kehidupan umat beragama di Papua sangat harmonis, dan hal itu perlu didukung dengan anggaran bidang keagamaan agar harmonisasi terus dikembangkan.
"Harmonisasi yang diciptakan oleh masyarakat Papua itu didasarkan pada pendekatan-pendekatan adat, dan oleh karenanya hal itu jangan sampai ditinggalkan," katanya.
Noor menyontohkan, jika ada penerimaan pegawai hendaknya memperhatikan kearifan lokal karena masyarakat Papua yang mengetahui secara pasti mengenai Papua.
Senada dengan Noor Achmad, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty mengatakan dari hasil pertemuan dengan Komisi VIII menghasilkan pandangan-pandangan yang akan ditampung untuk memperbaiki kinerja yang dipengaruhi oleh anggaran.
"Kami membicarakan berbagai bidang seperti sosial, keagamaan dan kepegawaian di mana untuk penerimaan pegawai agar mendapatkan perlakuan khusus," katanya.
Loupatty menjelaskan dengan adanya perlakukan khusus ini maka anak-anak yang ada di Papua diprioritaskan, pasalnya dalam praktiknya jika bukan masyarakat Bumi Cenderawasih yang diterima, lima sampai enam tahun bekerja akhirnya meminta pindah tugas.
"Hal ini akan sangat merugikan sekali bagi Provinsi Papua sehingga ke depannya kearifan lokal dapat diprioritaskan," ujarnya. (*)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad, di Jayapura, Jumat, mengatakan kehidupan umat beragama di Papua sangat harmonis, dan hal itu perlu didukung dengan anggaran bidang keagamaan agar harmonisasi terus dikembangkan.
"Harmonisasi yang diciptakan oleh masyarakat Papua itu didasarkan pada pendekatan-pendekatan adat, dan oleh karenanya hal itu jangan sampai ditinggalkan," katanya.
Noor menyontohkan, jika ada penerimaan pegawai hendaknya memperhatikan kearifan lokal karena masyarakat Papua yang mengetahui secara pasti mengenai Papua.
Senada dengan Noor Achmad, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty mengatakan dari hasil pertemuan dengan Komisi VIII menghasilkan pandangan-pandangan yang akan ditampung untuk memperbaiki kinerja yang dipengaruhi oleh anggaran.
"Kami membicarakan berbagai bidang seperti sosial, keagamaan dan kepegawaian di mana untuk penerimaan pegawai agar mendapatkan perlakuan khusus," katanya.
Loupatty menjelaskan dengan adanya perlakukan khusus ini maka anak-anak yang ada di Papua diprioritaskan, pasalnya dalam praktiknya jika bukan masyarakat Bumi Cenderawasih yang diterima, lima sampai enam tahun bekerja akhirnya meminta pindah tugas.
"Hal ini akan sangat merugikan sekali bagi Provinsi Papua sehingga ke depannya kearifan lokal dapat diprioritaskan," ujarnya. (*)